Ruliyono: Pembiayaan Program Pusat Dibebankan APBD Akibatkan Pembangunan Banyuwangi Tidak Maksimal

RADARMETROPOLIS: Banyuwangi - Bertempat di ruang rapat khusus kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi pada Jumat (23/9/2022) dilakukan rapat Badan Anggaran (Banggar). Dalam kesempatan ini terungkap pembeayaan program dari pusat yang dibebankan kepada APBD mengakibatkan pembangunan di Banyuwangi sendiri tidak bisa maksimal. Sebab program pusat itu telah menyedot anggaran yang relatif besar jika dibandingkan dengan kekuatan APBD perubahan yang ada.

Bertindak sebagai pimpinan dalam rapat Banggar tersebut adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Ruliyono,SH.

Politisi dari Partai Golongan Karya tersebut menerangkan sudah kedua kalinya DPRD Banyuwangi bertemu dengan eksekutif di Rapat Banggar ini dan masih membahas tentang Kebijakan Umum Anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2022.

Tetapi, kata Ruliyono lebih lanjut, di rapat Banggar kali ini juga membahas mengenai pembiayaan program-program dari pusat yang dibebankan APBD.

Program-program dari pusat itu antara lain P3K, Pelayanan Adminduk, Kelurahan, dan Vaksinasi.

Menurut Ruliyono, untuk membiayai program-program dari pusat itu APBD Banyuwangi tidak sedikit mengeluarkan anggaran. Yakni mencapai Rp 250 miliar lebih.

"Sedangkan sebenarnya kekuatan APBD perubahan kita disini kurang dari Rp 500 miliar," ungkap Ruliyono.

Dengan adanya pembayaran program pusat yang menyedot APBD itu akhirnya berdampak negatif pada pembangunan yang telah direncanakan.

"Di segala bidang pembangunan di Banyuwangi pada pengajuan anggaran keuangan (PAK) ini agak sulit mengaturnya. Dengan begitu pembangunan di Banyuwangi pun tidak bisa maksimal," ungkap Ruliyono. (Adv)