RADARMETROPOLIS: Banyuwangi - Anggota dewan dari fraksi
PDI-Perjuangan, Eko Hariyono, naik ke mobil komando pengunjuk rasa. Tindakan
ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan yang disampaikan oleh
mahasiswa dalam aksi unjuk rasa menolak harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan
DPRD Banyuwangi, Selasa (6/9/2022).
Ia pun menyatakan siap memfasilitasi ke pemerintahan yang
lebih tinggi, bahkan siap mengawal tuntutan mahasiswa tersebut.
"Pertama, kami mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang
mengawal kepentingan rakyat," tandas Eko saat sudah berdiri di atas mobil
komando. Eko yang dalam momen tersebut mewakili pimpinan dan anggota DPRD
Kabupaten Banyuwangi, menyatakan siap menyampaikan apa yang dituntut nahasiswa
ke pemerintahan yang lebih tinggi,
Menurut Eko, kenaikan harga BBM dinilai belum tepat. Sebab
pertumbuhan ekonomi masyarakat belum stabil pasca pandemi Covid-19. Kenaikan
BBM ini akan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat sehingga bisa
menjadi salah satu perhatian di depan mata.
"Oleh karenanya, sekali lagi kami siap mengawal. Kami
juga siap memfasilitasi mahasiswa dalam ruang sidang untuk pembahasan lanjutan
teman-teman," tegasnya.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung sekitar pukul 14.25 WIB
dan berakhir sekitar pukul 16.00. mahasiswa yang melakukan unjuk rasa itu
terdiri dari empat elemen massa, yakni GMNI, HMI, IMM, dan Forum BEM Banyuwangi.
Korlap Aksi, Aris Rahmatullah, dalam orasinya menyatakan 7
tuntutan mahasiswa. Paling atas adalah terkait dengan kenaikan harga BBM yang
diputuskan pemerintah pada Sabtu (3/9/2022) lalu.
"Pemerintah menaikkan harga BBM ini sama sekali tak
relevan dengan kondisi Indonesia yang hari ini masih berupaya untuk bangkit dan
pulih dari keterpurukan pandemi Covid-19. Kami terus memperjuangkan agar
kenaikan BBM dibatalkan," tandas Aris.
Selain menolak kenaikan harga BBM, masih banyak tuntutan
mahasiswa yang diajukan melalui DPRD Banyuwangi, diantaranya agar mendesak
pemerintah segera memberantas mafia migas.
Berikut tujuh perkara yang disuarakan Aliansi Mahasiswa
Banyuwangi yakni menolak keras kenaikan harga BBM, Evaluasi SKK dan BPH Migas,
Berantas mafia migas, Copot Menteri ESDM, Revisi Perpres No. 191 Tahun 2014,
Laksanakan Pasal 33 UUD 1945, dan mendesak DPRD Banyuwangi mengawal mahasiswa.
"Terakhir, kami meminta agar DPRD Banyuwangi melakukan
sidang secara terbuka, dalam rangka mengawal seluruh pertanyaan kami,"
ucap Aris. (Adv)
0 comments:
Posting Komentar