Meski Kasus Covid Melonjak, Disbudpar Jatim Belum Dapat Laporan Ada Pemda yang Menutup Destinasi Wisata Jelang Nataru

 

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jatim mengungkapkan bahwa masih belum ada Pemda yang memutuskan melakukan penutupan destinasi wisata saat libur akhir tahun walaupun kasus Covid-19 di Jawa Timur melonjak. Ada 4.552 kasus baru enam hari terakhir. Padahal, perayaan Libur Natal dan Tahun Baru 2021 dikhawatirkan menjadi klaster baru.

Informasi di atas disampaikan oleh Tri Bagus Sasmito, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

“Memang Jatim, bahkan nasional, lagi tinggi. Tapi kami belum dapat laporan dari kabupaten/kota yang menutup diri atau tidak menerima kunjungan wisatawan (saat Nataru),” katanya, Rabu (16/12/2020).

Bagus menegaskan Disbudpar Jatim sepenuhnya menyerahkan kebijakan pembukaan atau penutupan destinasi wisata saat Libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) di tengah Pandemi Covid-19 kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bagus lebih jauh menjelaskan bahwa sampai saat ini memang belum ada daerah yang mengajukan penutupan destinasi wisata, tetapi ada Pemda yang sudah mengeluarkan surat edaran agar masyarakatnya tidak menggelar perayaan natal dan tahun baru, yakni Pemerintah Kota Surabaya.

“Kalau untuk penyelenggaraan perayaan, Surabaya sudah mengeluarkan (surat edaran agar masyarakat tidak menggelar perayaan). Sedangkan untuk kabupaten/kota lain belum ada, saya kira,” kata Bagus.

Ia yakin kabupaten/kota akan kesulitan menutup destinasi wisata. Pelaku usaha pariwisata baik pengelola wisata, perhotelan, restoran, dan UMKM sudah mengalami masa sulit sejak awal terjadinya Covid-19 di Jatim.

Menurut Bagus para pelaku usaha pariwisata itu bisa kembali terpukul bila ada penutupan destinasi wisata. Apalagi sampai ada kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak kepada mereka.

Untuk itu Disbudpar Jatim akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota soal persiapan Libur Nataru. Terutama untuk memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketar di destinasi wisata.

“Kami gali terus teman-teman kabupaten/ kota situasinya seperti apa. Yang jadi pertimbangan, pelaku usaha wisata harus ketat soal protokol kesehatan. Pakai makser, menjaga jarak, mencuci tangan,” ujar Bagus. (sr)