Khofifah Bentuk Biro Khusus, Jatim Raih Indonesia Government Procurement Awards 2020 Kategori Pusat Keunggulan Pengadaan

RADARMETROPOLIS: Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan Indonesia Government Procurement Awards 2020 kategori Pusat Keunggulan Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penghargaan yang baru pertama kali diraih oleh Jatim ini berkat program Gubernur Khofifah dalam meningkatkan pelayanan publik dan  mencegah celah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dengan membentuk biro khusus.

Penyerahan penghargaan Government Procurement Awards 2020 yang dirangkaikan dengan rakornas pengadaan ini dibuka oleh  Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Istana Bogor.

Indikator penilaian yang ditetapkan sendiri meliputi tingkat kematangan Unit Kerja Pegadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang telah mencapai tingkat kematangan level tiga. Lalu indikator lainnya yakni soal kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia.

Selain itu tingkat keterisian jabatan fungsionalnya di atas 30 persen. Sedang indikator lain, Pemprov Jatim dinilai mampu meningkatkan kapasitas kemampuan SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), termasuk secara aktif menyelenggarakan Uji Kompetensi terutama untuk pejabat fungsionalnya.

“Keaktifan ini diperhitungkan sejak diamanatkan melalui Perpres 16/2018,” ujar Gubernur Khofifah.

Dengan penghargaan tersebut, Pemerintah Provinsi Jatim dalam era kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa telah berhasil menyabet beberapa kali menerima penghargaan tingkat nasional. Sebelum ini penghargaan tingkat nasional yang berhasil diraih adalah Bidang Kesehatan dan Perhubungan

Penghargaan dari Ketua LKPP Roni Dwi Susanto tersebut menjadi penilaian tersendiri terhadap pengadaan barang/jasa yang diterapkan Pemprov Jatim.

Gubernur Khofifah mengapresiasi Biro PBJ Provinsi Jatim yang telah berkomitmen menerapkan pengadaan barang/jasa yang cepat, efektif, efisien, tanggap, transparan, dan responsif (Cettar).

“Hari ini tentu kita bersyukur,  alhamdulillah, Biro Pengadaan Barang/Jasa yang baru setahun ini bisa dijadikan referensi pusat unggulan. Ini harus menjadi catatan penting bagi Pemprov Jatim  karena masih ada PR lagi. Yaitu inovasi untuk meningkatkan transparansi  pengadaan barang dan jasa. Inovasi  harus dilakukan lebih banyak lagi dan tranparansi harus makin  ditingkatkan,” tandas Khofifah.

Menurut Gubernur Perempuan Pertama di Jatim itu, biro tersebut dibentuk  antara lain untuk menutup celah potensi kolusi dan korupsi.

“Kita maksimalkan transformasi digital serta profesionalisme SDM dalam PBJ ke depan.  Dengan pendekatan tersebut  Pola praktik kolusi yang potensial  terjadi dalam hal pengadaan barang/jasa dapat diminimalisir. Kita ingin proses pengadaan barang dan jasa bisa tersistem, akuntabel, dan transparan. Intinya transformasi digital dan profesionalisme SDM harus kita tingkatkan,” jelas mantan Menteri Sosial itu.

Ke depan, Gubernur meminta Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim melakukan pelatihan bagi SDM PBJ lebih masif lagi melalui  BPSDM Jatim yang telah mendapatkan sertifikat dari LKPP sejak Agustus lalu.  Sebab kebutuhan pejabat fungsional PBJ masih cukup besar. Senada dengan pesan Kepala LKPP  bahwa ada kebutuhan penambahan pejabat fungsional PBJ untuk menangani pengadaan barang/jasa pemerintah pusat maupun daerah.

Khofifah selanjutnya menggarisbawahi pesan dari Presiden RI Jokowi. Ada tiga pesan yang menjadi catatan peserta rakornas PBJP, yaitu transformasi digital, profesionalisme SDM serta pengadaan barang/jasa Rp 2,5 miliar ke bawah hendaknya dimaksimalkan untuk menyerap produk usaha mikro, di atas Rp 2,5 miliar menyerap produk usaha kecil dan menengah.

Terkait pesan ketiga dari Presiden Jokowi itu Khofifat menyatakan bahwa dalam hari ini, Kamis (19/11)  Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Jatim akan  melakukan temu program dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah melalui program Jatim BEJO (Belanja On Line).

“Usaha mikro, kecil, menengah kalau diberikan kesempatan  akan bisa mengembangkan produknya, mengikuti pola pengadaan barang/jasa,” tandasnya.

Lembaga tersebut menerapkan sistem dan strategi khusus untuk pengadaan barang dan jasa. Tugas yang dilakukan mulai dari kualifikasi paket pekerjaan beserta nilainya hingga integrasi data penganggaran (e-budgeting). Selain itu juga pendampingan penyusunan rencana pengadaan dan pengelolaan kontrak.

Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pendidikan Nadirm Anwar Makarim,  Menteri PPN/Ka. Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, SE, MM, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto., M.Si, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Sementara yang hadir secara online para menteri, kepala lembaga, gubernur dan para bupati/walikota se-Indonesia.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, Gubernur Khofifah membentuk biro khusus yang menangani pengadaan barang dan jasa. Biro tersebut mulai aktif sejak 2 Januari 2020 di bawah Sekretariat Daerah Pemprov Jatim. (rie)