Pemkot Banyak Dapat Bantuan, DPRD Surabaya Pertanyakan Penggunaan Anggaran Covid-19 dari APBD

RADAR METROPOLIS: Surabaya - Komisi A DPRD Kota Surabaya mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Biaya yang dianggarkan melalui APBD Surabaya itu mencapai Rp196 miliar. Sementara dalam upaya penanganan tersebut Pemkot Surabaya lebih banyak menggunakan sumbangan dari berbagai pihak, bukan dari APBD.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam teleconference Pemkot Surabaya dengan DPRD Surabaya pada Maret 2020 menyatakan telah menganggarkan Rp196 miliar untuk penanganan Covid-19 di Surabaya.

“Tapi sampai sekarang belum terlihat penggunaan anggaran itu,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya, M Machmud. Menurutnya, selama ini Pemerintah Kota Surabaya banyak mendapatkan bantuan penanganan Covid-19 dari sejumlah pihak, baik dari instansi pemerintahan maupun swasta serta perorangan. Dengan demikian anggaran yang telah disediakan tidak terpakai banyak.

Dijelaskan lebih lanjut, selama ini DPRD Surabaya hanya diberi lembaran kertas sebagai formalitas laporan penerimaan bantuan penanganan Covid-19 dari berbagai pihak termasuk para pengusaha dan didisitribusikan ke mana saja bantuan itu.

Namun sampai sekarang belum ada laporan penggunaan APBD. Yang dipakai sudah berapa dan untuk apa saja.

“Saya malah dapat laporan, katanya banyak sembako yang menumpuk di kantor kecamatan,” katanya.

Machmud menilai Pemkot Surabaya selama ini terkesan hanya menunggu bantuan-bantuan saja untuk membantu warga Surabaya di tengah pandemi Covid-19. “Sebenarnya siapa yang menyelesaikan masalah ini, pemkot apa pengusaha,” ujarnya.

Menurut mantan Ketua DPRD Surabaya itu, sebenarnya ada saran dari beberapa pihak agar Pemkot Surabaya membeli mobil laboratorium PCR. Namun ini dinilai terlambat, karena pandemi Covid-19 sudah berjalan tiga bulan ini.

Machmud pun meminta Pemkot Surabaya agar lebih fokus dalam penanganan Covid-19 yang sampai ini masih terus bertambah. Ia berharap agar pemkot fokus penyembuhan pasien Covid-19 dan menekan angka kematian akibat Covid-19.

Selain itu ia juga meminta Pemkot Surabaya bersikap bijak jika ada kritik dari Pemerintah Provinsi Jatim terkait penanganan Covid-19 di Surabaya sebagai masukan.

“Jadi, buat introspeksi diri untuk melengkapi dan menyempurnakan tindakan selama ini yang mungkin dianggap kurang tepat guna atau tepat sasaran,” katanya.

Untuk itu harus ada evaluasi kegiatan apa saja yang sudah dilakukan selama ini. Tentunya harus lebih baik dan bisa menurunkan angka korban. Jika memang menurun berarti tepat, tapi jika korban naik berarti kurang tepat. (rie)