RADARMETROPOLIS: Surabaya - Fraksi PDI Perjuangan Kota
Surabaya berpandangan bahwa penanganan pandemi virus corona (Covid-19) harus
dilakukan dari berbagai sisi, baik menyangkut kesehatan, jaring pengaman sosial
maupun pemulihan dampak ekonomi. Untuk itu mereka mengusulkan enam langkah yang
perlu dilakukan Pemkot Surabaya, salah satunya meminta korban PHK mendapat
interensi program bantuan sembako bagi 250 ribu Keluarga Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin
Zuhri, Jumat (17/4/2020) langkah yang diusulkan tersebut penting untuk
dilakukan mengingat jumlah pasien positif Covid-19 di Surabaya terus bertambah.
Langkah pertama, Pemkot perlu mendorong upaya perluasan
cakupan uji cepat (rapid test) dengan melibatkan jajaran pengurus RT, RW, LPMK,
kelurahan, dan kecamatan. Perluasan cakupan sasaran rapid test diperlukan untuk
deteksi dini penderita, agar bisa segera dilakukan mitigasi.
Langkah kedua, Pemkot Surabaya bisa memanfaatkan
gedung-gedung milik pemerintah yang kosong untuk disiapkan menjadi rumah sakit
darurat penanggulangan dan pencegahan Covid-19.
Hal itu penting, karena untuk mengantisipasi lonjakan jumlah
pasien. Minimal gedung-gedung itu bisa menjadi rumah sakit darurat untuk pasien
positif dan PDP yang mengalami gejala klinis ringan tanpa serangan saluran
pernapasan yang akut.
“Kalau yang agak berat, harus di rumah sakit rujukan,” kata
Syaifuddin.
Sedangkan langkah ketiga adalah mendorong bekerja sama
dengan para pengelola hotel, losmen, dan penginapan untuk disulap sementara
menjadi rumah sakit darurat. Langkah ini sekaligus untuk membantu roda ekonomi
para pelaku usaha perhotelan yang terdampak karena Pandemi Corona.
Dijelaskan lebih lanjut oleh Syaifuddin, bahwa di losmen,
penginapan, dan hotel sudah tersedia bed. Sudah ada toilet di dalam kamar.
Tinggal diatur sistem pemantauan kesehatannya. Ini juga untuk mengantisipasi
lonjakan pasien.
“Khusus di losmen, penginapan, dan hotel hanya untuk pasien
bergejala klinis ringan,” jelasnya.
Langkah keempat terkait dengan jaring pengaman sosial bagi
warga terdampak. Pemkot Surabaya telah menyiapkan skema bantuan sembako bagi
250 ribu Keluarga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Fraksi PDIP mendorong hendaknya masyarakat yang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapat intervensi program tersebut.
“Pendataan harus cepat, melalui RT dan RW, agar tidak
tumpang tindih dengan program pusat dan provinsi,” tegas Syaifuddin.
Usulan kelima dan keenam adalah yang berkaitan dengan upaya
pemulihan dampak ekonomi.
Langkah kelima adalah Pemkot diminta untuk melibatkan usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam setiap program pengadaan Pemkot
Surabaya dalam menangani Covid-19.
Diungkapkan Syaifudin, selain masker dan beberapa barang
lain, Pemkot Surabaya juga menyediakan makanan kering tempe yang akan
disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kami harapkan itu melibatkan UMKM, ibu-ibu di
kampung-kampung,” ujarnya.
Langkah keenam ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat
serta stabilitas ekonomi di Kota Surabaya. Untuk itu Pemkot diminta menyiapkan
program padat karya serta pemberdayaan masyarakat sebagai langkah kongkrit.
Dengan demikian perlu dilakukan realokasi APBD Surabaya agar
mayoritas mata anggaran dialihkan untuk program yang berorientasi padat karya,
program yang menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin.
“Pemberdayaan-pemberdayaan masyarakat juga harus dipacu,”
tandas Syaifuddin. (rie)
0 comments:
Posting Komentar