Proyek Strategis Nasional Rp 294,34 Triliun di Jatim: DPRD Siap Kawal!

RADARMETROPOLIS: Surabaya – DPRD Jatim akan mengawasi pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp 294,34 triliun di Jawa Timur. Sehubungan dengan penerapan Perpres Nomor 80 Tahun 2019, Ketua DPRD Jatim Kusnadi melakukan rangkaian audiensi selama sepekan dengan sejumlah Kementerian dan Wapres RI bersama Gubernur Jatim Khofifah, pada minggu lalu. Dana triliunan itu untuk pendanaan 218 proyek.

Dari rangkaian pertemuan dengan delapan menteri di Jakarta, Kusnadi mendapatkan penjelasan mendetil bagaimana proyek strategis nasional untuk percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur akan dilaksanakan.

“Kami akan mengawal implementasi perpres tersebut. Tentunya sesuai tugas dan fungsi kedewanan. Mengalokasikan anggaran yang menjadi porsi daerah, juga melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran tersebut nantinya,” kata Kusnadi kepada wartawan terkait pelaksanaan proyek strategis nasional di Jatim tersebut, Senin (20/1/2020).

Diungkapkan oleh Kusnadi, ada tiga fokus pembangunan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Pertama, pembangunan kawasan strategis nasional (KSN) Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan (Gerbangkertasusila) plus Madura dan Kepulauan. Pembangunan di kawasan ini untuk menjaga dan meningkatkan daya saing pusat ekonomi nasional dan membangun dampak positif pada pengembangan Madura sebagai daerah pemasok utama.

Kedua, pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional. Meliputi Bromo, Tengger, Semeru (BT) dan Selingkar Ijen. Pembangunan di kawasan ini untuk menggenjot potensi wisata yang sinergis dengan sektor ekonomi lainnya.

Menurut Kusnadi, pembangunan pada kawasan tersebut untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kawasan Tapal Kuda.

Ketiga, pembangunan selingkar Wilis dan Lintas Selatan Jatim. Pembangunan kawasan ini diharapkan mendongkrak ekonomi kawasan Mataraman dan lintas selatan untuk mengambil dampak positif keberadaan Tol Trans Jawa.

Pembangunan tiga kawasan tersebut direncanakan menelan investasi senilai Rp 294,34 triliun. Sumber pendanaannya berasal dari APBN atau APBD, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), BUMN dan swasta. Dana triliunan itu untuk pendanaan 218 proyek. “Untuk sektor infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia,” pungkas Kusnadi.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya, tanggal 14-17 Januari 2020 lalu, Kusnadi melakukan pertemuan dengan sejumlah menteri di Jakarta terkait rencana pemerintah pusat dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur seiring terbitnya Perpres 80/2019.

Audiensi dengan delapan kementerian dan Wapres itu, dilakukan oleh Kusnadi bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak serta sejumlah anggota DPRD Jatim pada komisi terkait. (sr)