RADARMETROPOLIS: Surabaya – Ketua TKD Jatim, Irjen Pol
(Purn) Machfud Arifin, minta kubu Prabowo untuk sedikit obyektif dalam
mengkritik program pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Presiden Joko
Widodo. Capres 02 itu diminta tidak sekedar asal beda dengan Capres 01.
Pernyataan tersebut menanggapi pernyataan Calon Presiden Prabowo
Subianto yang menyatakan akan meninjau ulang pembangunan infrastruktur yang
dilakukan Presiden Jokowi. Capres nomor urut 02 tersebut menganggap pembangunan
infrastruktur yang dilakukan Jokowi memboroskan uang negara yang sebagian
didapatkan dari utang.
Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jatim menilai
apa yang direncanakan oleh Prawobo itu sebagai langkah yang kontraproduktif.
“Ya, sebenarnya kami maklumlah kalau Pak Prabowo bikin
agenda semacam itu. Namanya juga oposisi. Tapi ya semestinya agak objektif
sedikit saja, tidak asal beda dengan program Pak Jokowi. Masak orang bangun
infrastruktur jalan, MRT, listrik, bandara, dinilai jelek,” ujar Ketua TKD
Jatim, Irjen Pol (Purn) Machfud Arifin, Rabu (10/4/2019).
“Kalau momentum pembangunan infrastruktur dihentikan, negara
ini mundur lagi dong,” imbuh Machfud.
Menurut Machfud, pembangunan infrastruktur yang dilakukan
Jokowi bukan semata-mata soal proyek fisik untuk menggerakkan ekonomi semata,
tapi juga mengandung filosofi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mantan Kapolda Jatim itu kemudian mengungkapkan bahwa masyarakat
yang ada di pelosok Papua, Kalimantan, NTT, dan daerah luar Jawa lain kini sudah
bisa menikmati jalan dan listrik.
“Ada yang puluhan tahun sejak merdeka belum ada listrik,
sekarang di era Pak Jokowi akhirnya teraliri listrik. Masak ada yang tega
bilang infrastruktur itu enggak urgen,” ujar Machfud.
Oleh karena itu, Machfud mengatakan bahwa pembangunan
infrastruktur tidak bisa dilihat dari kacamata ekonomi atau kalkulasi bisnis
saja.
“Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Kan itu ada
yang pernah mengkritik bangun jalan tol di Sumatera tidak feasible, bangun
proyek di NTT dan Papua tidak layak secara ekonomis. Itu semua hitung-hitungan
bisnis. Tapi Pak Jokowi bicara keadilan sosial. Negara kuat mendanai, ya harus
kerja keras melakukannya,” ujarnya.
Machfud menambahkan, utang negara telah digunakan secara
produktif untuk pembangunan maupun program sosial. Rasio utang terhadap produk
domestik bruto (PDB) juga masih aman, yaitu sekitar 30 persen. Di banyak
negara, rasio utang terhadap PDB jauh lebih besar. Seperti Singapura 110
persen, Jepang 250 persen, Malaysia 51 persen, dan Vietnam 62 persen.
Semua negara di dunia membiayai pembangunan dengan utang,
termasuk seperti Amerika Serikat, Jepang, Arab Saudi.
“Jadi, jangan mempropaganda rakyat dengan ketakutan-ketakutan
tak berdasar dan tak mendidik,” tandas Machfud.
Untuk diketahui, dalam 36 program ekonomi Prabowo-Sandiaga
Uno, salah satu poinnya menyebutkan bahwa kubu tersebut akan menghentikan
praktik berutang yang tidak sehat dan tidak produktif bila mereka menang
Pilpres 2019.
Salah satu langkahnya, menurut anggota Dewan Pakar Badan
Pemenangan Nasional (BPN) Dradjad Wibowo yang ramai dikutip media, akan
melakukan penyisiran ulang terhadap beberapa proyek infrastruktur yang dinilai
menaikkan utang negara.
Penyisiran ulang proyek infrastruktur juga akan dilakukan
Prabowo terhadap infrastruktur yang dinilai tidak logis dari sisi hitungan
manfaat dan biaya secara ekonomi. (sr)
0 comments:
Posting Komentar