RADARMETROPOLIS: Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan
bahwa Jatim masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Seperlima
kekuatan ketahanan pangan nasional ada di Jawa Timur. Saat ini ketersediaan
pangan berada dalam posisi surplus. Seperti misalnya beras, jagung, dan ubi
kayu.
"Jatim masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan
nasional. Dimana dari 17 persen saat ini, naik menjadi 19,3 persen secara riil
terhadap nasional. Jadi, seperlima kekuatan ketahanan pangan nasional ada di
Jatim," kata Pakde Karwo saat Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-38
Provinsi Jatim Tahun 2018 di Jatim Expo Surabaya, Senin (5/11/2018).
Diungkapkan oleh Pakde Karwo, saat ini produksi padi di
Jatim surplus 4,9 juta ton, jagung surplus 6,2 juta ton, ubi kayu surplus 2,9
juta ton, dan ubi jalar surplus 135 ribu ton. Untuk beras, konsumsi beras per
kapita Jatim pada sensus 2016 lalu sebanyak 91,3 kg per kapita per tahun.
Dengan jumlah penduduk sekitar 39 juta jiwa maka kebutuhan beras di Jatim
sebanyak 3,6 juta ton beras setiap tahunnya.
Untuk beras, produksi Jatim tidak hanya surplus. Tapi juga
mampu memenuhi kebutuhan di 15 provinsi lain. Yang minus hanya kedelai dan
bawang putih.
Menurut Pakde Karwo saat ini ada dua permasalahan dalam
ketahanan pangan di Jatim. Pertama, soal menyusutnya lahan pertanian. Rata-rata,
penyusutan lahan tersebut mencapai 1.953 hektare per tahun. Lahan ini berubah
menjadi perkantoran, perumahan, kawasan industry, dan pariwisata.
Untuk itu, Pakde Karwo meminta para ahli dari berbagai
perguruan tinggi untuk melakukan riset dan pengembangan tentang peningkatan
produksi dan produktivitas, seperti penemuan bibit unggul. Ia juga minta kepada
bupati dan walikota untuk mengecek kembali peraturan daerah tentang Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Saat ini baru 22 kabupaten yang telah
membuat LP2B.
Selain itu Pemprov Jatim juga melakukan peningkatan nilai
tambah hasil panen melalui program hulu hilir agro maritim. Program ini terus
dilakukan karena memberikan nilai tambah pada gabungan kelompok tani
(Gapoktan), bukan di perusahaan besar. Apalagi, sebagian besar UMKM Jatim
berada di industri agro.
"Pilihan industri agro ini tepat, karena bahan bakunya
ada di sekitar kita. Bukan impor, sehingga ekonomi Jatim stabil," ujarnya.
Permasalan kedua adalah ketersediaan air. Di mana dari 55
miliar meter kubik air setiap tahun, yang bisa ditampung hanya 19,3 miliar
meter kubik dan sisanya terbuang ke laut. Sedangkan yang diperlukan Jatim
sebanyak 22,2 miliar meter kubik, sehingga minus 2,9 miliar meter kubik.
Sehubungan dengan masalah tersebut Pakde Karwo meminta
bupati/walikota serta kepala dinas di kabupaten/kota se-Jatim untuk melakukan
efisiensi terhadap saluran air di pertanian.
"Termasuk warga yang tinggal di daerah sekitar Sungai
Brantas. Bila mampu melakukan 10 persen efisiensi, maka kita bisa mengurangi
kekurangan ini," katanya. Ia lalu menambahkan bahwasannya Pemprov Jatim
terus mendorong penyelesaian waduk di beberapa daerah, seperti Ponorogo,
Trenggalek, dan Bojonegoro.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim
Penggerak PKK Provinsi Jatim, Nina Soekarwo, menerima penghargaan Peduli
Ketahanan Pangan (PKP) Tahun 2018. Penghargaan di bidang pemanfaatan lahan
pekarangan untuk peningkatan ketersediaan pangan dan gizi keluarga itu
diserahkan langsung oleh Gubernur Jatim, Soekarwo.
Penghargaan tersebut diterima Bude Karwo, karena sosoknya
sangat inspiratif dan berperan aktif dalam mendorong para kader PKK Jatim untuk
memanfaatkan lahan pekarangan dengan cara menanam tanaman-tanaman produktif.
Selain itu Bude Karwo juga terus berperan aktif dalam meningkatkan peran serta
masyarakat utamanya dalam menekan angka kurang gizi di Jatim.
Atas upaya tersebut Pakde Karwo mengapresiasi para kader PKK
di seluruh Jatim yang telah berupaya melakukan diversifikasi pangan. Hal ini
sangat baik untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap konsumsi beras di
Jatim.
Usai menerima penghargaan, Bude Karwo menyampaikan terima kasih
dan apresiasinya kepada seluruh kader PKK Jatim yang bekerja dengan hati dan
tidak kenal lelah menggerakkan masyarakat sampai ke akar rumput untuk
memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman produktif.
Selain Bude Karwo, Penghargaan PKP Tahun 2018 juga diberikan
kepada lima kepala daerah di Jatim. Yakni, penghargaan PKP di bidang distribusi
hasil pertanian diterima Bupati Banyuwangi, bidang inovasi konsumsi pangan
lokal diterima Bupati Lamongan, dan bidang kemanan pangan diterima Walikota
Malang.
Lalu, bidang pemanfaatan lahan marginal atau lahan kritis
diterima Bupati Ponorogo, dan bidang
peningkatan ketersediaan pangan diterima Bupati Ngawi.
Usai membuka acara, Pakde dan Bude Karwo meninjau berbagai
stand pameran serta peserta lomba gelar kreasi cipta menu dan inovasi teknologi
pangan olahan. (sr)
0 comments:
Posting Komentar