1 Januari 2025 : Cagub-Cawagub Harus Berusia 30 Tahun

Ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota diatur dengan Peraturan Presiden

Pemkot Surabaya Nikahkan 330 Pasangan

Pemkot Surabaya menggelar garden party atau pesta kebun untuk merayakan pernikahan massal yang diikuti oleh 330 pasangan.

Pemerintah Dinilai Tidak Serius Berantas Judi Online

Survei mencatat optimisme masyarakat sebanyak 56, 6 persen responden meyakini pemerintah bisa memberantas judol dengan dibentuknya satgas khusus. Sebanyak 39, 5 persen mengaku tidak percaya serta 3, 9 persen yang lain menanggapi tidak tahu.

164 Wartawan Terlibat Judi Online, Transaksi Rp.1 M Lebih

Data PPATK mencatat ada 164 orang wartawan ikut bermain judi online, transaksinya sampai dengan 6.899, jumlah uangnya Rp1.477.160.821 dan namanya juga ada lengkap.

Curi Barang Milik Penumpangnya Sendiri, Pegawai Lion Air Dibekuk Polisi

Pencurian dilakukan dengan modus pembobolan tas milik penumpang maskapai Lion Air tujuan Makassar-Jakarta saat pesawat sedang mengalami keterlambatan.

Kamis, 29 November 2018

Nilai Berkualitas Hebat, Gubernur Optimis STM Mini Bisa Tekan Pengangguran di Jatim


RADARMETROPOLIS: Surabaya - SMK mini diyakini bisa menekan pengangguran di Jawa Timur. Optimisme Gubernur Jatim Soekarwo itu dikarenakan kualitas SDM SMK mini disatukan antara ilmu pengetahuan, keterampilan serta menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk standarisasi.

Pada tahun 2017 tercatat bahwa pengangguran lulusan SD sederajat mencapai 37 persen. Hal ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan pada tahun 2006 yang mencapai 67 persen.

"SMK mini yang sejatinya ada di dalam pesantren di Jatim menekankan pada produktivitas SDM dan hasil produksi. Jika tidak begitu, maka akan kalah dengan SMK formal," kata Soekarwo.

Ada sebanyak 264 SMK mini di Jatim. Tetapi saat ini turun menjadi 240. Penurunan disebabkan kurangnya kreativitas sekolah sehingga keberadaannya tidak bisa diselamatkan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Saiful Rachman, menyatakan piohaknya tetap membuka peluang bagi pondok pesantren yang ingin membuka SMK mini, dengan batas maksimal 270 SMK. “Syaratnya, mampu bersaing dan produktivitas kerja dijaga," katanya. (sr)

Suap Kode Ngopi: KPK Langsung Tahan 2 Hakim dan PP


RADARMETROPOLIS: Jakarta - Dua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta satu orang panitera pengganti dari PN Jakarta Timur langsung ditahan oleh Komisi Pemberantasan. Penahanan dilakukan setelah ketiga tangkapan dari Operasi Tangkap Tangan petugas KPK itu ditetapkan sebagai tersangka. KPK mengidentifikasi kode suap menggunakan sebutan 'ngopi'.

Kedua hakim yang ditangkap masing-masing adalah Iswahyu Widodo dan Irwan. Sedangkan panitera pengganti adalah Muhammad Ramadhan dari PN Jaktim. Mereka menjadi tersangka penerima suap terkait putusan perkara perdata. Adapun tersangka pemberi suap adalah Arif Fitrawan dan Martin P Silitonga.

Kamis (29/11/2018) Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan Muhammad Ramadhan ditahan di rumah tahanan POMDAM Jaya Guntur, Irwan di rutan Cipinang, Arif di rutan Polres Metro Jakarta Selatan, dan Iswahyu Widodo di Polres Metro Jakarta Timur. Adapun Martin tengah menjalani penahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. "Ditahan selama 20 hari pertama pertama," kata Febri.

Kasus pemberian uang tersebut diduga terkait dengan penanganan perkara perdata dengan penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem JV Dongen dan turut tergugat PT Asia Pacific Mining Resources. Gugatan perdata ini terkait pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM (PT Citra Lampia Mandiri) oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini didaftarkan pada 26 Maret 2018.

Arif Fitrawan (pengacara) menitipkan uang SGD 47 ribu atau setara dengan Rp 500 juta kepada Muhammad Ramadhan untuk diserahkan kepada majelis hakim. Diduga sebelumnya majelis hakim telah menerima uang Rp 150 juta dari Arif melalui Ramadhan untuk mempengaruhi putusan sela agar tidak diputus NO yang dibacakan pada bulan Agustus 2018 dan disepakati akan menerima lagi Rp 500 juta untuk putusan akhir. (khr)

Ponpes Lima Lantai Nurul Izzah Ambruk, Kapolda Jatim Berdoa di Reruntuhan


RADARMETROPOLIS: Gresik - Kapolda dan Ketua MUI Jatim berkunjung ke lokasi dan melakukan doa di atas reruntuhan Pondok Pesantren Nurul Izzah yang ambruk. Bangunan lima lantai yang ambruk tadi malam itu ternyata tak memiliki IMB. Bahkan, besi cor yang digunakan ukurannya kecil.

Rombongan Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan, bersama Ketua MUI Jawa Timur tersebut ke lokasi secara langsung dimaksudkan untuk melihat dan memastikan bahwa ambruknya Pondok Pesantren Putri Nurul Izzah, di Suci Manyar itu tidak ada korban jiwa.

Selain itu Kapolda dan rombongan juga terlihat melakukan doa bersama di atas beton reruntuhan bangunan pondok lima lantai tetsebut.

Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, yang ikut mendampingi Irjen Pol Luki Hermawan, mengungkapkan bahwa pengurus ponpes lima lantai tersebut tidak meminta izin ke Pemkab Gresik saat melakukan pembangunan. Hal ini berarti bahwa bangunan tersebut tak ber-IMB.

Dari hasil pengamatan diketahui bahwa besi cor yang digunakan tergolong kecil dan pondasi di bawah tidak menggunakan paku bumi. Sementara tanah di lokasi merupakan tanah rawa-rawa.

Pimpinan Pondok Pesantren tersebut, KH  Imam Bukhori, bersama pengurus pondok, menjelaskan kalau semua santrinya selamat, karena sudah diungsikan ke pondok yang dipimpinnya yang ada di Boteng Menganti. (sri)

Selasa, 27 November 2018

Dankomar Tinjau Pembangunan di Puslatpur Marinir Baluran



RADARMETROPOLIS: Situbondo - Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) Bambang Suswantono, mengunjungi Puslatpur Marinir 5 Baluran, Banyuputih, Situbondo, Selasa (27/11/2018).

Dalam kunjungan tersebut Komandan Korps Marinir beserta rombongan melaksanakan peninjauan pembangunan kamar mandi, barak A, B, dan C di Puslatpurmar 5 Baluran.

Kedatangan Komandan Korps Marinir ke Puslatpur Baluran itu didampingi Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI (Mar) Endi Supardi, Komandan Kolatmar Kolonel Marinir Sarjito, Asops Dankormar Kolonel Marinir Y. Rudi Sulistyanto, Komandan Brigif 2 Mar Kolonel Marinir Suliono, Komandan Lanmar Surabaya Kolonel Marinir Mauriadi, dan Asops Danpasmar 2 Kolonel Marinir Edi Prayitno.

Kedatangan rombongan di Puslatpurmar 5 Baluran tersebut disambut Komandan Pusat Latihan Pertempuran Marinir 5 Baluran, Mayor Marinir Supriyadi. (nis)

15 Terpidana High Risk Jatim Dipindahkan ke Nusakambangan



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur memindahkan lima belas terpidana berkategori high risk ke Lapas Nusakambangan. Kelima belas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) rawan berkonflik itu berasal dari tiga lembaga pemasyarakatan (lapas) kelas I di Jawa Timur, yakni Surabaya, Malang, dan Madiun.

"Tujuannya, untuk mengurangi dampak buruk overcrowded di Lapas," Anas Saeful Anwar, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim, Selasa (27/11/2018).

Dijelaskan lebih lanjut, 15 WBP tersebut merupakan terpidana kasus narkotika dengan vonis hukuman sementara paling ringan 5 tahun hukuman badan. Ada dua napi divonis seumur hidup.

Pemindahan tersebut dilakukan Kanwil Kemkumham Jatim pada Minggu (25/11/2018) lalu dengan naik bus dan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat Brimob Polda Jatim dan 8 orang tim Satgas dari Kanwil Kemenkumham Jatim.

Rombongan tersebut sampai di Pelabuhan Penyeberangan di Cilacap sekitar pukul 7.30 WIB. Dan diterima langsung Kalapas Klas IIA Narkotika Nusakambangan, Herman Mulawarman.

Jumlah penghuni Lapas atau Rutan di Jatim hingga 26 November 2018 mencapai 26.831 orang. Angka tersebut termasuk overcrowded, mencapai 116 persen.

Pemindahan 15 WBP tersebut diharapkan dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari kondisi yang tidak ideal di dalam Lapas Rutan di Jatim. WBP high risk itu berpotensi membuat konflik yang lebih besar, dikarenakan pengaruh, pemikiran maupun keahlian yang dimilikinya. (rcr)

Mantan Ajudan Bersaksi Sering Terima Setoran untuk Bupati MKP Hinggan Miliaran



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Lutfi, mantan ajudan  Mustafa Kamal Pasha  (mantan Bupati Mojokerto) bersaksi bahwa dirinya berulang kali menjadi perantara dan mengantar uang miliaran rupiah untuk mantan bosnya itu.

Setiap penyerahan uang, selalu ditaruh di meja ruang kerja bupati. ’’Setiap ada titipan selalu saya taruh di meja ruang dinas,” ungkap Lutfi, di persidangan tindak pindana korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya, Senin (26/11/2018).

Terkait dengan aliran suap tower, Lutfi menerangkan sebanyak tiga kali dirinya menerima dari Nano Santoso Hudiarto alias Nono dan meletakkannya di meja ruang dinas. Untuk mengetahui asal pemberian, setiap ada titipan uang, selalu diberi label.

Dari tiga kali aliran dana suap tersebut, hanya sekali Lutfi bertemu langsung dengan MKP. Saat itu ia diperintah MKP untuk menghubungi Nono.

Ia tanpa pikir panjang langsung menelpon Nono yang akan melakukan penyerahan uang. Hal ini berlanjut dengan pertemuan di tepi jalan, dekat rumah dinas Walikota Mojokerto di Jalan Hayam Wuruk. Usai mengambil uang tersebut, ia hendak menaruhnya di ruang dinas MKP.

Namun, ketika bertemu MKP yang tengah berada di teras, bupati minta dananya agar di taruh di meja. "Saya bilang, ini titipan dari Pak Nono. Dan saya diminta menaruhnya di meja,” ungkap ajudan yang kini menjabat Kasubag di Bagian Umum, Setdakab Mojokerto itu.

Selain uang suap tower, Lutfi selama menjadi ajudan juga kerap mendapat titipan dari sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Diantaranya setoran rutin dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil), RSUD RA Basoeni, dan RSUD Soekandar, Mojosari.

Soal besaran uang titipan itu, Lutfi mengaku tak pernah mengetahuinya. Jangankan menghitung, untuk membuka plastik atau isi bungkusan itu, ia menyebut tak bernyali.

Tak hanya Lutfi yang terang-terangan mengungkap perilaku koruptif  mantan Bupati Mojokerto, MKP. Vivin Kurnia Ardhany, mantan Kasi verifikasi penerbitan izin pemanfaatan tanah di BPTPM, juga blak-blakan mengakui pernah melakukan setoran mingguan. Bahkan, jika terlambat sehari saja, ia langsung dikontak ajudan. ’’Setoran biasanya saya titipkan ke ajudan,” katanya.


Besaran uang setoran dari BPTPM tersebut disetorkan tiap Jumat sore senilai Rp 20 juta. Uang itu merupakan hasil ’’uang terima kasih’’ dari pemohon perizinan yang bersumber dari empat bidang di lembaga tersebut.

Vivin menyebut, pemerintahan di bawah kepemimpinan MKP juga memasang tarif setiap kali mutasi. Seperti yang ia alami saat promosi jabatan. Untuk menjadi seorang kasi, ia harus membayar senilai Rp 50 juta.

Saat itu, ia bersama Suaida Hanum yang juga promosi menjadi Kasi verifikasi penerbitan izin usaha dan perdagangan.

Dari keduanya, Vivin menyetorkannya ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) senilai Rp 100 juta.  Namun, usai melakukan pembayaran atas kursi jabatannya itu, tiga bulan kemudian, ia dinonjobkan.

Saksi yang cukup memberatkan MKP adalah mantan Kepala BPTPM Bambang Wahyuadi. Ia menceritakan, selama proses suap berlangsung, proses penyerahan uang kerap dilakukan di masjid. Ia mencontohkan, saat penyerahan uang senilai Rp 550 juta dari mantan Wabup Malang, Subhan.

Saat itu Nono yang datang lebih awal memilih masjid Roudlotul Jannah, Meri dan masjid di area perumahan Meri untuk transaksi.

Dana sebesar Rp 550 juta tersebut, hanya sebagai down payment (DP) atas Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) 11 tower milik PT Protelindo, masing-masing senilai Rp 50 juta.

DP yang diberikan Subhan rupanya cukup manjur mengelabuhi MKP. IPPR pun diteken dan izin dikeluarkan. Namun, sisa komitmen senilai Rp 1,650 miliar tak kunjung diberikan. ’’Saya suruh menyobek izinnya karena sisanya belum dibayar,’’ ungkapnya. (rcr)

Sabtu, 24 November 2018

KPU Sumenep Data Orang Gila Masuk DPT Pemilu 2019


RADARMETROPOLIS: Sumenep - Menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep mulai melakukan pendataan terhadap orang gila untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009.

"KPU RI sudah menerbitkan SE yang menginstruksikan kepada seluruh KPU Kabupaten untuk melakukan pendataan pada orang yang memiliki gangguan jiwa," kata Ketua KPU Sumenep, A. Warits, Sabtu (24/11/2018).

Surat Edaran KPU RI tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu RI agar KPU mendata orang gila. Pendataan ini dilakukan hingga 30 November 2018

"Tetapi dalam PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri disebutkan bahwa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah orang yang sedang tidak terganggu jiwa atau ingatannya. Dengan demikian, para pengidap gangguan kejiwaan sudah jelas tidak boleh memilih," kata Warits.

Dalam PKPU RI No. 11 tahun 2018 pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

" Meski masyarakat mengatakan kalau orang itu gila, tetapi kalau tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa, maka dia tetap mempunyai hak pilih," ujarnya.

Jumlah DPT Pemilu 2019 di Sumenep berdasarkan DPT hasil perbaikan kedua (DPTHP-2) sebanyak 873.273. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari jumlah DPTHP-1 sebanyak 867.363 orang. (ltr)

Wawali Surabaya: Kenaikan Tarif PBB Tidak Mungkin Tidak



RADARMETROPOLIS: Surabaya – Tarif Pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya semakin mahal. Setiap tahun terus terjadi kenaikan. Menanggapi hal ini Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyatakan bahwa kenaikan tarif (PBB) di Kota Surabaya tidak mungkin tidak harus dilakukan. Kenaikan tidak bisa dihindarkan, karena harga tanah yang juga terus naik.

“Dengan harga tanah naik, maka NJOP pun juga turut naik. Tak mungkin kami tidak menaikkan PBB,” katanya.

Sehubungan dengan kebijakan yang mau tidak mau harus diambil oleh Pemkot Surabaya tersebut, Whisnu pun memastikan bahwa berbagai kemudahan telah dipastikan akan hadir untuk mengakomodir warga yang merasa keberatan.

“Cara untuk mengajukan keringanan sangat mudah. Cukup melapor saja kepada kami, di Pemkot Surabaya. Bersurat kepada Walikota,” jelas Whisnu.

Lebih lanjut politisi PDIP itu menjelaskan bahwa keberatan tersebut diajukan, maka tim survei akan diterjunkan untuk melakukan verifikasi kepada pemohon. “Kita akan lihat, layak tidak?” ujarnya

Kalau ternyata yang diajukan memang terbukti layak, maka pihaknya langsung menyetujui. “Kan nggak mungkin kita beri keringanan pada mereka yang punya rumah banyak,” tegas Whisnu. (rcr)

Jokowi Ajak Santri Muda Optimis Meski Tantangan yang Dihadapi Bangsa Kompleks



RADARMETROPOLIS: Lampung - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para santri muda untuk bersikap tidak pesimis dalam menatap masa depan Indonesia, meski tantangan yang dihadapi kompleks. Hal ini disampaikan pada saat bersilaturahmi dengan alim ulama dan santri se-Provinsi Lampung.

Acara tersebut dihelat di Pondok Pesantren Salafiyah Darussalamah, Braja Dewa, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Jumat, 23 November 2018.

"Jangan sampai pesimis, enggak boleh. Apalagi santri muda. Harus optimistis melihat Indonesia di tahun mendatang. Jangan sampai pesimis memandang negara ini. Tantangannya banyak, kompleks. Ini penduduknya 263 juta," ujar Presiden.

Oleh sebab itu Jokowi mengajak semua pihak untuk bersama-sama bekerja keras dalam membangun negara Indonesia. Pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.

Lebih lanjut Kepala Negara memaparkan bahwa pada saat ini di Lampung ada proses pengerjaan beberapa waduk, jalan tol, jalan di kabupaten. Pembangunan infrastruktur tersebut dimaksudkan agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.

“Antar negara berkompetisi. Kita di ASEAN, kalau ketemu presiden atau PM (perdana menteri) gandengan. Batin saya, pesaing ini, pesaing," ujarnya.

Setelah membangun infrastruktur, lanjut Presiden, mulai tahun depan pemerintah akan juga berkonsentrasi pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Secara lebih khusus, Presiden menyebutkan bahwa di pondok pesantren akan dibangun balai latihan keterampilan atau kerja untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para santri di berbagai bidang seperti komputer, garmen, desain atau animasi.

"Tahun depan bangun seribu. Dimulai Januari. Skill dibutuhkan dalam rangka persaingan dengan negara lain," katanya.

Tak hanya itu, pada kesempatan tersebut Jokowi kembali menggaungkan pesan hendaknya semua pihak merawat persatuan dan kerukunan bangsa. Terlebih mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 263 juta juga dianugerahi Allah dengan segala keragamannya, mulai dari suku, agama, adat istiadat, tradisi hingga bahasa daerah.

"Jangan sampai kita cerai berai. Kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah kita, kita harus menjaga ukhuwah wathoniyah kita," ucapnya.

Presiden mengatakan bahwa gesekan biasanya terjadi ketika ada pemilihan bupati, walikota, gubernur atau pemilihan presiden.

Untuk itu, ia kembali mengingatkan kepada semua pihak agar tidak mengorbankan kerukunan bangsa hanya karena pesta demokrasi yang rutin terjadi setiap lima tahun itu.

"Jadi keliru besar kalau kita mengorbankan kerukunan kita gara-gara pesta demokrasi itu. Kalau ada pilbup, lihat rekam jejaknya, prestasinya, gagasannya, ide-idenya, karakternya. Kalau kita tahu, suka marah-marah atau enggak, suka ngamuk-ngamuk atau nggak, dilihat itu, harus dilihat. Kalau sudah dilihat, silakan dipilih," tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, Presiden berbicara mengenai kebebasan berekspresi. Ia mempersilakan semua pihak untuk menyampaikan ekspresi atau pendapatnya dengan baik, sesuai tata krama dan sopan santun.

"Silakan berpendapat, demo juga boleh saja. Negara ini memiliki tata krama, etika, dan sopan santun. Mari kita jaga nilai itu, nilai agama, etika, tata krama kita jaga karena kita bangsa Indonesia yang terkenal akan sopan-santun dan keramahtamahannya," ujarnya.

Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, dan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim. (khr)

Jumat, 23 November 2018

Presiden Jokowi: Dana Desa Datangkan Hasil Kongkrit



RADARMETROPOLIS: Semarang - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa Dana Desa yang digaungkan pemerintah selama empat tahun terakhir memiliki hasil konkret dalam pembangunan infrastruktur atau kebutuhan desa.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi ketika menghadiri acara Sarasehan Pengelolaan Dana Desa se-Jawa Tengah Tahun 2018 di Gedung Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP), Kota Semarang,  Kamis (22/11/2018).

Dipaparkan lebih lanjut oleh Presiden bahwa dari program tersebut setidaknya telah terbangun 123.000 kilometer jalan di pedesaan di seluruh Indonesia. Sebanyak 11.500 posyandu juga telah dibangun melalui pemanfaatan dana desa.

"Ada 18.000 PAUD yang telah dibangun dari dana desa. Ada 6.500 pasar desa yang telah dibangun. Kemudian jembatan 791.000 meter, 28.000 unit irigasi, 1.900 embung, dan 26.700 kegiatan di BUMDes," kata Presiden Jokowi dalam siaran persnya.

Jokowi pun meyakini bahwa sejumlah infrastruktur desa yang terbangun tersebut mengindikasikan bahwa program dana desa yang digaungkan pemerintah selama empat tahun terakhir memiliki hasil konkret dalam pembangunan infrastruktur atau kebutuhan desa.

Kini, setelah empat tahun berjalan, dana desa diharapkan dapat mulai menyentuh kepada pemberdayaan ekonomi dan inovasi desa. Salah satu contohnya ialah transformasi suatu desa menjadi desa wisata yang memanfaatkan potensi yang ada di sana.

"Saya melihat banyak sekali sekarang desa-desa yang menjadi desa wisata. Ada yang income per tahunnya sudah Rp14 miliar. Ada yang income per tahun sudah Rp 4 miliar. Hal-hal seperti ini yang harus dicontoh oleh desa yang lain dengan format mungkin yang berbeda," katanya.

Selain itu, implementasi program inovasi desa juga diharapkan meliputi pengembangan ekonomi lokal melalui kewirausahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada. Presiden berharap agar desa-desa dapat mulai berpikir untuk meningkatkan nilai tambah terhadap suatu produk andalan desa dengan mengubahnya menjadi barang jadi yang dikemas dengan baik.

"Misalnya, di desa ada banyak kebun kopi yang dulunya dijual mentahan dalam bentuk masih hijau, sekarang dijual dalam bentuk barang jadi dengan kemasan yang baik, diberi nama yang baik. Kalau tidak bisa barang jadi, ya ke barang setengah jadi," tuturnya.

Dengan cara itu, masyarakat di pedesaan akan memperoleh nilai tambah dan keuntungan yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan menjual barang mentah atau setengah jadi.

"Karena kalau kita bisa membuat produknya barang jadi, itu bisa 10 sampai 30 kali lipat nilai tambah yang kita dapatkan," ucapnya. (rif)

Jokowi Dari Desa, Jadikan Desa Salah Satu Fokus Utama Pembangunan


RADARMETROPOLIS: Semarang - Pembangunan desa merupakan salah satu fokus utama dari pemerintah selama empat tahun belakangan. Ini karena latar belakang Presiden Joko Widodo sendiri berasal dari desa.

"Saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya desa itu selalu ada di pikiran dan hati saya karena saya berasal dari desa. Selama empat tahun ini pemerintah betul-betul ingin fokus kepada desa. Desa menjadi bintang utama pembangunan selama empat tahun ini. Saya percaya dengan membangun desa, maka kita membangun Indonesia."

Demikian pernyataan Presiden Jokowi pada acara Sarasehan Pengelolaan Dana Desa se-Jawa Tengah Tahun 2018 di Gedung Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP), Kota Semarang, Kamis (22/11/2018) melalui siaran persnya.

Jumlah desa yang ada di seluruh Indonesia kurang lebih ada 74 ribu desa. Sejak tahun 2015 jumlah dana yang dikucurkan pemerintah selalu meningkat setiap tahunnya.

"Dana yang telah dikucurkan pemerintah tahun 2015 Rp 20 triliun, 2016 Rp 47 triliun, 2017 Rp 60 triliun, 2018 Rp 60 triliun, tahun depan 2019 Rp 70 triliun. Naik, naik, naik, naik terus," kata Jokowi.

Dengan program tersebut Jokowi berharap hendaknya dana desa hanya berputar di desa dan dimanfaatkan untuk pembangunan secara maksimal, agar kesejahteraan desa dan warganya semakin meningkat.

"Agar uang beredar terus disitu. Jangan kembali ke kota, apalagi Jakarta. Sehingga, peredaran uang di desa, maksimal kecamatan semakin besar. Tanpa perputaran uang, mustahil desa meningkat kesejahteraannya," kata Jokowi.

Di tahun 2019 mendatang, selain untuk pembangunan, Presiden Joko Widodo meminta hendaknya dana desa yang dialokasikan tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, melainkan dapat digunakan pula untuk menunjang program inovasi desa dan segala hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia.

"Saya minta, untuk nanti 2019, yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia itu betul-betul diberikan perhatian. Misalnya yang berkaitan dengan stunting, bisa menjadi perhatian kita," tegas Jokowi.

Kepala Negara kita itu mengatakan bahwa persoalan stunting tersebut masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Gizi buruk sebagai penyebab stunting dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depannya.

"Kita harus bicara apa adanya. Di 2014 angka stunting kita sangat tinggi, 37 persen. Sekarang sudah turun, tapi masih 30-an persen. Kita ingin terus ditekan sampai pada angka 20 persen," ujarnya.

Untuk itu, desa melalui dana desanya diharapkan dapat menjadi salah satu tumpuan dalam menekan kasus stunting tersebut. Pemanfaatan dana desa untuk tujuan tersebut telah diatur dalam Permendes Nomor 19 Tahun 2017 yang menyebut bahwa desa dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat dan pendidikan.

Selain itu ke depannya dana desa juga diminta untuk digunakan bagi pemenuhan kebutuhan akan pendidikan anak-anak di pedesaan bila dipandang perlu. Presiden menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia melalui akses kepada pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

"Yang berkaitan dengan sekolah dan pendidikan, jangan sampai ada anak di desa bapak ibu sekalian yang tidak sekolah. Kalau masih ada kesempatan untuk meminta Kartu Indonesia Pintar, silakan kejar itu! Kalau itu tidak memungkinkan, gunakan dana desa itu untuk memberikan injeksi kepada anak kita yang tidak sekolah," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (rif)

Kamis, 22 November 2018

BKD Ponorogo Tetap Optimistis 2019 Dapat CPNS Sesuai Formasi



RADARMETROPOLIS: Ponorogo - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ponorogo optimistis akan mampu menyelesaikan berkas para CPNS baru di akhir 2018. Meskipun dalam kenyataannya peserta seleksi CPNS 2018 yang mampu lolos ke tahap seleksi kemampuan bidang (SKB) jumlahnya di bawah formasi yang dibutuhkan, dan membuat jadwal pengumuman peserta SKB jadi tertunda.

Kepala BKD Ponorogo, Winarko Arief, menyatakan bahwa dari 5.548 peserta seleksi CPNS yang lolos seleksi administrasi hanya 242 peserta yang berhasil lolos dalam seleksi kemampuan dasar (SKD). Sebagian besar lainnya tidak bisa memenuhi passing grade atau batas nilai terendah untuk masing-masing kemampuan yang diujikan, secara sebagian atau keseluruhan. Padahal formasi ada 356.

"Memang kurang dari formasi yang dibuka atau tenaga yang kita butuhkan. Dan sekarang kita tunggu saja keputusan dari pusat. Keputusannya seperti apa, ya itu yang kita jalani," ungkap Winarko, Rabu (21/11/2018).

Untuk mengatasi masalah tersebut kemungkinan akan dipergunakan cara pemeringkatan peserta seleksi CPNS. Namun Winarko menyatakan belum ada petunjuk lebih lanjut terkait mekanisme tersebut.

Meski begitu Winarko tetap yakin bahwa pada akhir 2018 proses seleksi akan selesai. Sehingga akan didapatkan CPNS yang akan mulai bekerja pada 2019 mendatang. "Jadwalnya masih memungkinkan untuk kita melakukan tahap demi tahap. Insya Allah akhir 2018 kita dapat CPNS," kata Winarko. (gun)

Jokowi: Kebijakan Investasi Tidak Hanya untuk Turunkan Pengangguran


RADARMETROPOLIS: Bogor - Presiden Joko Widodo menegaskan visinya bahwa kebijakan investasi harus betul-betul didesain sesuai dengan target kepentingan nasional. Bukan hanya dalam penciptaan lapangan pekerjaan baru dan menurunkan angka pengangguran, tetapi harus juga bisa memperkuat pelaku ekonomi domestik, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan menengah. Usaha-usaha kecil harus mendapatkan keuntungan dari kebijakan investasi tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memimpin rapat terbatas tentang Kebijakan Investasi dan Perpajakan di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu, 21 November 2018.

Agar kebijakan-kebijakan yang terkait dengan investasi lebih menarik dibandingkan dengan negara-negara lain, dan betul-betul bisa berjalan efektif di dalam pelaksanaanya, Jokowi meminta hendkanya dilakukan evaluasi secara berkala.  

"Saya minta agar kebijakan-kebijakan yang terkait dengan investasi, dengan insentif-insentif perpajakan, perlu kita evaluasi secara berkala sehingga lebih menarik dibandingkan dengan negara-negara lain, dan betul-betul bisa berjalan efektif di dalam pelaksanaannya," kata Jokowi yang disampaikan melalui siaran pers.

Dinyatakan lebih lanjut oleh Presiden Jokowi bahwa defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia memerlukan perbaikan. Dan melalui investasi dan ekspor itulah perbaikan tersebut hendak dijalankan.

Jokowi selanjutnya mengingatkan bahwa investasi yang nantinya mendapatkan insentif harus mampu memperkuat industri dan perekonomian nasional.

"Kita juga harus memastikan bahwa investasi yang mendapatkan insentif adalah sektor-sektor yang betul-betul memperkuat industri kita, betul-betul memperkuat ekonomi nasional kita, bisa mendorong proses transformasi ekonomi hilirisasi dari bahan mentah kepada industri pengolahan, dan memperkuat industri yang berorientasi ekspor yang bisa memberikan nilai tambah," ujarnya.

Hal itu bisa membuat Indonesia bisa merevitalisasi industri dan dapat mengurangi bahan baku serta menumbuhkan industri yang memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal yang dimiliki.

Selain itu, tak kalah penting, Presiden menekankan kebijakan investasi yang dikeluarkan pemerintah harus didesain sedemikian rupa untuk memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

"Kebijakan investasi harus betul-betul didesain sesuai dengan target kepentingan nasional kita. Bukan hanya dalam penciptaan lapangan pekerjaan baru dan menurunkan angka pengangguran, tetapi harus juga bisa memperkuat pelaku ekonomi domestik, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan menengah dengan memanfaatkan peluang alih teknologi yang ada serta mendorong kemitraan usaha besar dengan usaha menengah, kecil, dan mikro," ujar Jokowi. (khr)

Rabu, 21 November 2018

Jenderal Mulyono Resmi Tutup Latma Safkar Indopura ke-30


RADARMETROPOLIS: Situbondo - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menutup secara resmi Latihan Bersama (Latma) Safkar Indopura ke-30 antara TNI-AD dan Singapores Armed Force atau SAF.

Selama berlangsungnya proses latihan tersebut, TNI-AD menerjunkan 290 personel. Ratusan personel itu, terdiri dari 27 prajurit Markas Brigif 16/Wira Yudha, 117 prajurit Yonmek 521/QY, 116 prajurit Yonmek 516/CY, dan 30 personel dari Yonkav 8/2-Kostrad. Sedangkan, dari pihak SAF sendiri, melibatkan 170 prajurit yang berasal dari Batalyon 3 Singapores Army.

Dalam Latihan bersama yang berjalan selama kurang lebih satu pekan itu peserta tidak hanya melaksanakan latihan tempur saja, tetapi juga melakukan beberapa kegiatan yang ditujukan untuk menyamakan persepsi antara kedua Angkatan Darat dan meningkatkan persahabatan.

Selain olahraga bersama, latihan diisi dengan penampilan budaya dan pengenalan tempat wisata yang berada di wilayah Kabupaten Situbondo.

Selama berlangsungnya kegiatan yang dilaksanakan di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, kedua Angkatan Darat tersebut menampikan materi-materi prosedur teknis dan taktis tempur.

Pasukan Angkatan Darat RI dalam latihan tersebut di bawah komando Danbrigif 16/Wira Yudha, Kolonel Inf Slamet Riadi. Sedangkan Angkatan Darat Singapura /SAF yang mengirimkan Brigade 3 SAF berada di bawah komando Colonel Goh Pei Ming.

Dalam Latihan bersama itu TNI-AD dan SAF melatihkan materi latihan Command Post Exercise (CPX/Latihan Posko 1) dan Field Training Exercise (FTX/Latihan Lapangan). Juga dilaksanakan latihan taktis dengan Pasukan Infanteri Mekanis dalam Operasi Lawan Insurjensi (OLI).

Dalam latihan Pos Komando (CPX/ Latihan Posko 1) merupakan latihan dimana pasukan disimulasikan. Latihan ini diikuti komandan, staf, dan prosedur komunikasi diantara para pejabat markas komando.

Sedangkan dalam Latihan FTX, yang merupakan latihan lapangan, dilaksanakan dalam skala penuh, dengan menggunakan skenario rencana operasi yang melibatkan tim fungsional dan tim yang ada lapangan. Hal itu bertujuan untuk melakukan koordinasi, komando, dan kontrol pasukan. Disini materi teknis dan taktis tempur dilatihkan secara bertahap.

Latihan lapangan tersebut dilaksanakan dengan metode latihan drill teknis, drill taktis, dan drill Tempur. Pelaksanaan drill tempur bertujuan untuk membiasakan dan mempermahir kemampuan tempur satuan, baik aspek taktis maupun aspek teknisnya, dilakukan di medan sebenarnya yaitu Puslatpur 5 Marinir Baluran, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo.

Drill tempur yang dilaksanakan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan yang utuh, dimana selain melibatkan satuan infanteri mekanis, dalam latihan ini juga dikerahkan satuan kavaleri dengan alutsista Tank Leopard dari Batalyon Kavaleri 8/2 Kostrad. (nis)

Dan Brigif 2 Marinir Lepas 38 Prajurit ke Lebanon


RADARMETROPOLIS: Sidoarjo - Prajurit Brigif 2 Marinir yang akan melaksanakan tugas ke Lebanon dilepas Komandan Brigif 2 Marinir, Kolonel Marinir Suliono, di Mako Brigif 2 Marinir Gedangan, Sidoarjo, beberapa hari lalu. 38 prajurit ini akan bergabung dengan Satgas UNIFIL Lebanon.

Prajurit di bawah pimpinan Mayor Marinir Indra Jayadi tersebut akan disertakan ke dalam dua satgas. Sebanyak 36 prajurit tergabung dalam Satgas Yon Mekanis TNI Konga XXIII-M/UNIFIL dan 2 prajurit tergabung dalam Satgas Force Protection Company (FPC).

Komandan Brigif 2 Marinir mengharapkan kepada seluruh prajurit agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan selalu menjaga nama baik Korps Marinir TNI AL, TNI, bangsa, dan negara. Sebab, prajurit yang melaksanakan tugas ke luar negeri merupakan duta bangsa.

“Penugasan yang kalian laksanakan ini merupakan bagian dari tinta emas Korps Marinir dan bukti bahwa Korps Marinir selalu hadir dalam setiap palagan, baik dalam negeri maupun pada tingkat Internasional, dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan bendera PBB. Saya bangga kepada kalian semua yang telah terpilih untuk melaksanakan penugasan ke Lebanon, jaga nama baik bangsa Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu Mayor Marinir Indar Jayadi mengatakan bahwa 38 prajurit Brigif 2 Marinir dan prajurit Pasmar 2 yang tergabung dalam Satgas Lebanon tersebut akan menuju Jakarta. Selanjutnya bergabung dengan induk pasukan yaitu Batalyon Infanteri Linud 502/Ujwala Yudha. (rcr)

Selasa, 20 November 2018

Ratusan Miliar DD Tahap III Sumenep Terancam Hangus



RADARMETROPOLIS: Sumenep - Dana Desa Tahap ke-3 untuk seluruh desa di Kabupaten Sumenep, Madura terancam hangus. Hal ini karena seluruh pemerintahan desa tersebut pada saat I ni tidak memenuhi persyaratan untuk dapat mencairkan dana ratusan miliar tersebut.

Persyaratan untuk pencairan DD adalah penyetoran Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana tahun sebelumnya dan memenuhi tingkat penyerapan minimal.

Sedangkan fakta yang terjadi di Sumenep adalah sebanyak 130 dari 330 desa di Kabupaten Sumenep sampai sekarang belum menyetor LPJ penggunaan DD tahap II. Yang sudah menyetorkan LPJ ada 200 desa.

"Hanya saja dari 200 desa itu, serapan DD tahap II mayoritas antara 50-60 persen. Padahal untuk bisa mencairkan DD tahap III, serapan di tahap II minimal 75 persen," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Ach. Masuni, Senin (19/11/2018).

Menurutnya pencairan DD dibagi dalam III tahap. Untuk tahap I sebesar 20 persen, tahap II 40 persen, dan tahap III 40 persen dari plafon anggaran 2018, yakni Rp 278 miliar lebih.

"LPj untuk DD tahap ke II harus masuk paling lambat tanggal 5 Desember. Jika dalam waktu yang telah ditentukan itu desa belum menyetor LPJ tahap II, berarti DD tahap ke III tidak bisa cair," ujarnya.

Ia berharap agar semua desa secepatnya bisa menyerahkan LPj tahap II dengan capaian realisasi minimal 75 persen, agar DD tahap ke III bisa dicairkan, untuk kepentingan pembangunan di tingkat desa.

"Anggaran DD ini jangan sampai hangus, karena DD peruntukannya memang menggenjot pembangunan di desa," pungkasnya. (ltr)

Polisi Temukan Puluhan Ribu Pil Koplo Dalam Bungker di Rumah Bandar



RADARMETROPOLIS: Mojokerto - Satuan Resnarkoba Polres Mojokerto Kota berhasil meringkus sindikat bandar dan pengedar pil koplo jaringan antar kota. Dalam penggerebekan yang dilakukan di rumah salah satu tersangka petugas menemukan 35 ribu butir pil koplo. Pil ini dikemas dalam 35 paket dan dibungkus dalam karung plastik.

Pil tersebut disimpan di bungker atau tempat penyimpanan di belakang rumah tersangka Aiyub Yanuar Rihananto yang terletak di Desa Kemantren, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.

Menurut Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Sigit Dany Setyono, timnya tidak hanya menangkap bandar dan pengedar pil koplo. Dari pengembangan kasus tersebut timnya juga membekuk tiga pengedar narkoba yang biasa beroperasi di tempat hiburan malam di Kota Mojokerto.

"Dari tangan masing masing tersangka, diamankan barang bukti sabu seberat 1,70 gram," kata Sigit.

Dua pengedar pil koplo yang berhasil diringkus diantaranya adalah Isdiyanto, warga Kelurahan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto dan Muhammad Arif, warga Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.  Keduanya ditangkap saat mengedarkan pil koplo di kawasan Jalan By Pass, Kota Mojokerto.

Jaringan tersebut selain mengedarkan di wilayah Mojokerto, juga beroperasi di wilayah Sidoarjo dan Kota Surabaya. Jaringan pengedar pil koplo dan narkoba itu sudah beroperasi sejak 3 tahun terakhir.

Atas perbuatannya tiga pengedar pil koplo dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. (fur)

Komisi III DPR Minta Polri Segera Tangkap Pembunuh Dufi


RADARMETROPOLIS: Jakarta - Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk segera menangkap pelaku pembunuhan pekerja pers, Dufi atau Abdullah Fithri Setiawan. Ia menilai kematian yang dialami Dufi sangat keji dan sadis. Bahkan memperlakukannya seperti binatang.

"Kita berduka  dan berharap keluarga yang ditinggalkan tabah menghadapi musibah ini," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senin (19/11/2018).

Ia mengecam dan mengutuk kematian yang terjadi pada Dufi yang mengenaskan itu.

Apapun alasannya, menghilangkan nyawa orang merupakan sebuah pelanggaran hukum. Apalagi, jika di kemudian hari ditemukan bahwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan profesi Dufi. Maka apa yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku khususnya UU Pers No. 40 tahun 1999.

"Jika pembunuhan itu direncanakan maka pelaku bisa dihukum mati," tegas Nasir Djamil.

Mantan wartawan tersebut berharap hendaknya aparat kepolisian bersungguh-sungguh untuk mengungkap dan mengusut tuntas kasus Dufi.

"Saya berharap aparat kepolisian bertindak cepat menemukan pelakunya. Kita tidak ingin, pelaku sadis ini berkeliaran bebas terlalu lalu lama," pungkasnya.

Jasad Dafi ditemukan pemulung di dalam drum plastik berwarna biru dekat kantor Polsek Klapanunggal Bogor, Jawa Barat, Minggu pagi (18/11/2018). Pada jasad korban ditemukan sejumlah luka sabetan senjata tajam. 

Kondisi mayat ditemukan sangat mengenaskan karena drum diisi air. Korban diduga kuat berasal dari luar Bogor dan diduga merupakan korban pembunuhan lantaran warga sekitar tak ada yang mengenalinya. 

Dari hasil autopsi,  petugas forensik Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, menemukan sejumlah  luka  sayatan senjata tajam di tubuh korban diantaranya di bagian leher dan punggung. (khr)

Sabtu, 17 November 2018

Kirimkan Bantuan dari Kodiklatal, KRI Surabaya Kembali Berangkat ke Palu



RADARMETROPOLIS: Surabaya - KRI Surabaya-591 kembali berangkat mengangkut ke Palu pada Jumat (16/11/2018). Kapal perang yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Heru Syamsul Hidayat ini membawa sejumlah bahan kontak yang berasal dari sumbangan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal).

Bantuan berupa beras, gula pasir, mie instant, minyak goreng, susu dan pampers bayi, obat-obatan, pembalut wanita, selimut, pakaian bekas layak pakai, dan beragam bantuan lainnya itu diberikan kepada para korban bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Palu, Donggala, dan Sigi beberapa waktu lalu.

Selain membawa bahan bantuan, KRI Surabaya-591 juga mengangkut beberapa mobil dinas yang akan dipergunakan untuk operasional penyaluran bantuan di Palu nanti.

Usai KRI Surabaya-591 tiba dan sandar di Palu, selanjutnya akan melaksanakan debarkasi material dan personel serta kendaraan yang dipakai operasional Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) untuk dibawa kembali ke tempat semula. (rcr)

Kasal: Sea Power Akan Jaga Kelangsungan Masa Depan Indonesia



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, SE, MM mengatakan bahwa sumber daya laut sebagai sumber masa depan Indonesia harus diberdayakan dengan pembangunan maritim dengan konsep sea power.

Yaitu kemampuan negara dalam melindungi kepentingan politik, ekonomi, dan militer melalui pengendalian laut. Karena arti penting laut adalah sebagai pemersatu bangsa, media perhubungan serta media pertahanan dan keamanan.

Pandangan tersebut disampaikan Kasal dalam kuliah umum di Universitas Hang Tuah Surabaya yang mengambil tema “Laut Masa Depan Bangsa Indonesia”, bertempat di Gedung Pulau Benggala Graha Samudra Ganesha, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Jumat (16/11/2018).

Kuliah umum Kasal tersebut diawali dengan memaparkan bahwa generasi muda pada saat ini kurang memperhatikan perkembangan materi geografi secara detail, sehingga perlu dijelaskan kembali tentang arti dari geografis Indonesia yang pada dasarnya mengandung banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang terabaikan.

“Perguruan Tinggi di dalamnya berisi generasi muda sebagai agent of change. Jadi intinya, mahasiswa disini juga memiliki peran yang sangat penting untuk suatu perubahan dalam upaya peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan maritim yang merupakan indikasi dan modal kemandirian bangsa,” kata Kasal.

Kuliah umum yang diikuti oleh 900 mahasiswa dari Universitas Hang Tuah, STTAL, Kodiklat, dan AAL serta Stikes Surabaya itu mengambil topik “Peran Generasi Muda Maritim sebagai Agen Perubahan Negara Maritim yang Kuat”. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan sambutan Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya (UHT) Dr. Ir. Sudirman, SIP, SE, MAP.
                           
Menurut Sudirman, tujuan diselenggarakannya kuliah pakar tersebut adalah dalam rangka meningkatkan pendidikan, penelitian, dan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan ilmu pengetahuan berbasis kemaritiman.

Selain itu kegiatan kuliah umum dari Kasal itu juga merupakan suatu kehormatan bagi civitas akademika UHT untuk lebih memantapkan pemahaman dan menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menunjang kegiatan perkuliahan. (rcr)

Kamis, 15 November 2018

Semua Perizinan Tuntas Blok Rel Jalan A Yani Mulai Dikerjakan



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Semua perizinan pengerjaan pemasangan blok rel di Jl Ahmad Yani, Surabaya sudah selesai secara keseluruhan per Rabu (14/11/2018). Untuk itu proyek yang terletak di depan Rumah Sakit Islam (RSI) Wonokromo itu kini mulai dikerjakan.

"Ya, semua izin, termasuk untuk kontraktor pelaksana juga. Sehingga, proyek sudah dijalankan. Sekarang pengerjaannya sudah bisa dimulai," kata Erna Purnawati, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini yang menjadi kendala adalah izin dari PT KAI untuk kontraktor pelaksananya. Namun sekarang sudah mendapatkan izin. Tapi kontraktornya bukan yang umum, melainkan khusus dari PT KAI.

Pemkot Surabaya tidak bisa mengintervensi pengerjaan proyek-proyek milik PT KAI, karena selama ini BUMN tersebut memang mempunyai beberapa kontraktor pelaksana yang sudah tanda tangan kerjasama untuk menggarap proyek-proyeknya. (rcr)

Polsek Tenggilis Akan Rehabilitasi Anak Kutisari Pecandu Lem



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kepolisian Sektor Tenggilis akan merehabiltasi anak-anak pecandu mabuk lem yang diamankan di kawasan Kutisari Selatan Surabaya ke psikiater. Beberapa diantaranya mengaku sudah ketagihan mabuk lem selama tiga bulan.

Petugas Polsek Tenggilis langsung memanggil orang tua dari anak-anak yang kedapatan mabuk menghirup lem castol tersebut. Anak dan orang tua ini dikumpulkan di lapangan yang letaknya tak jauh dari tempat pesta mabuk lem di Balai RT 2, RW 2 Kutisari Selatan.

"Pembinaan untuk orangtua maupun anak-anak ini bertujuan agar lingkungan dan masyarakat menyadari bahwa tindakan ini sangat merugikan mereka. Mereka mengakui, bahwa dengan menghirup ini, mereka bisa fly atau pusing. Berarti kan menimbulkan dampak kesehatan bagi mereka," kata Kompol Totok Sumarianto, Kapolsek Tenggilis.

Selain karena lem mudah didapat, pemicu anak-anak memilih mabuk lem adalah karena bau lem juga tidak terdeteksi saat pulang ke rumah. Beberapa diantara mereka tersebut mengaku merasa ketagihan setelah menghisap lem.

Selanjutnya, korban akan mendapat penanganan medis berupa rehabilitasi. Pihak Polsek Tenggilis akan terus memantau anak-anak tersebut untuk menghindari terulangnya mabuk lem.

Selain itu pihaknya juga akan menerjunkan tim untuk memberikan penyuluhan ke sekolah dan kampung sekitar terkait bahaya mabuk lem serta menghimbau agar setiap orang tua lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya. (ar)

Hisap Sabu Lulusan SMP Divonis 5 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar



RADARMETROPOLIS: Gresik - Majelis hakim Pengadilan Negeri Gresik menjatuhkan hukuman terdakwa kasus sabu sabu, Rudi Eko, lima tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Putusan ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa.

Dalam sidang putusan Rabu sore (14/11/2018) majelis hakim yang diketuai oleh Edi SH itu menilai bahwa pria lulusan SMP tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah menggunakan sabu-sabu dan tanpa izin.

Putusan majelis hakim PN Gresik tersebut lebih ringan daripada tuntutan jaksa yakni delapan tahun penjara.

Pria kelahiran Bojonegoro yang tinggal di Simo Surabaya itu ditangkap tim anti narkoba Polres Gresik pada Mei lalu. Jika tidak mampu membayar denda Rp 1 miliar, maka ia harus mengganti dengan menjalani hukuman penjara selama tiga bulan. (sri)

Tak Potensi Tsunami, Klungkung Bali Digoyang Gempa 5,3 SR



RADARMTEROPOLIS: Bali - Gempa bumi berkekuatan 5,3 skala ritcher (SR) terjadi di Klungkung, Bali, Kamis (15/11/2018) dini hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan gempa ini tidak berpotensi menyebabkan tsunami.
                                           
Guncangan dilaporkan terjadi pada pukul 00:23 WIB pada kedalaman 20 KM di dasar laut. Lokasi gempa berada pada 9,42 lintang selatan (LS) – 115,41 bujur timur (BT). Titik pusat gempa berada pada 78 km Barat Daya Klungkung Bali.

Belum ada laporan kerusakan rumah maupun infrastruktur serta kemungkinan adanya korban jiwa akibat gempa tersebut hingga berita ini diturunkan. (ynt)

Cegah Kecelakaan di Perlintasan PT KAI Daop 8 Surabaya Akan Rekrut Ratusan Petugas Jaga



RADARMETROPOLIS: Sidoarjo - PT Kereta Api Indonesia Daops 8 Surabaya akan merekrut ratusan petugas jaga di perlintasan yang saat ini belum ada penjaganya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan di perlintasan kereta api.

Menurut Kepala Humas PT KAI Daops 8 Surabaya Gatot saat melakukan sidak di sejumlah perlintasan kereta api, jumlah perlintasan kereta api tercatat sebanyak 568. Dari jumlah ini hanya 165 yang telah terjaga petugas palang pintu yang menggunakan sistem otomatis. Sedangkan sisanya tidak terjaga oleh petugas.

Tahun 2017 yang lalu angka kecelakaan di perlintasan kereta api sebanyak 75 kasus. Jumlah itu menurun jika dibandingakan kecelakaan di tahun 2018 yang berjumlah 46 kasus. Angka kecelakaan di perlintasan sering terjadi karena tidak adanya petugas jaga.

“Untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan, kami mempunyai program mengisi petugas jaga di perlintasan. Sedangkan yang tidak sesuai teknis, Dirjen Perhubungan Perkeretaapian akan menutupnya,” kata Gatot.

Anggota DPR RI Komisi V, Bambang Haryo Sukanto, minta kepada PT KAI untuk membuat sejumlah program terkait keselamatan masyarakat saat melintasi perlintasan. Program tersebut diharapkan mampu menekan angka kecelakaan yang diakibatkan karena masyarakat tidak mengetahui tentang jadwal kereta api yang sedang melintas. (rie)

Senin, 12 November 2018

Bagus untuk Kepentingan Jatim, Emil Dukung Fandi Utomo Walikota Surabaya



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Dukungan untuk Fandi Utomo maju Pilwali Surabaya semakin deras berdatangan. Setelah Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa yang menantang Fandi Utomo maju Pilwali dan Cawapres Ma`ruf Amin mendukung Fandi Utomo Walikota Surabaya, kini giliran Wakil Gubernur Terpilih Emil Elistianto Dardak yang dengan tegas menyampaikan Fandi Utomo merupakan sosok tepat untuk memimpin Kota Surabaya ke depan.

"Fandi Utomo benar-benar sosok yang lengkap. Secara tatanan birokrasi bisa merancang kebijakan di level tinggi, dan di setiap sudut jalanan Surabaya, Fandi Utomo sosok yang dekat dengan rakyat. Saya sangat merasakan, karena sangat terbantu dengan dukungan Fandi Utomo di Pilgub Jatim kemarin," kata Emil Elistianto Dardak.

Emil mengatakan kedekatan Fandi Utomo dengan masyarakat Surabaya menunjukkan bahwa Ia adalah orang yang konsisten memperjuangkan kepentingan publik.

"Kota Surabaya sangat membutuhkan pemimpin ke depan yang tidak hanya bagus dan hebat, tapi juga konsisten memperjuangkan kepentingan warganya dan itu ada di sosok Fandi Utomo," tuturnya.

Emil lebih jauh mengungkapkan, dulu dirinya sudah membujuk Fandi Utomo maju Pilwali, karena melihat Surabaya butuh sosok yang bagus setelah kepemimpinan Tri Rismaharini. Bagi Emil, Fandi Utomo merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Surabaya ke depan.

"Jika Fandi utomo benar-benar maju Pilwali, itu sangat keren! Karena kemarin saya bujuk-bujuk masih mikir-mikir. Jika beliau benar-benar maju, saya semangat sekali dan antusias untuk mendukung penuh beliau," ujarnya.

Emil menegaskan, dirinya siap bergerak memenangkan Fandi Utomo menjadi Walikota Surabaya, karena ia yakin nanti bisa bersinergi bagus untuk kepentingan Jawa Timur ke depan. (sr)

Pemkot Jadikan Kawasan Rumah Tua Surabaya Utara Destinasi Wisata



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya bersama empat perusahaan cat mempercantik kawasan bangunan tua di Surabaya Utara yang memiliki nilai sejarah dan seni yang tinggi, agar menjadi destinasi wisata, baik untuk warga Surabaya maupun luar Surabaya. Untuk itu kawasan tersebut akan dijadikan sebagai kawasan cagar budaya.

Demikian disampaikan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, usai melakukan simbolisasi pengecatan Sabtu (10/11/2018) bersama empat perusahaan cat.

"Kalau tempatnya bagus, orang dari luar Surabaya datang, lalu sekalian belanja disini," ujarnya.

Kawasan tersebut ia akui sangat indah dari segi bangunannya dan masih banyak ornamen-ornamen yang asli untuk kemudian dipercantik melalui sentuhan cat yang unik dan berwarna-warni. "Kalau warnanya biasa saja orang tidak terlalu perhatikan, tapi begitu warnanya berubah orang akan tertarik," jelas Risma.

Untuk itu Risma memberi masukan kepada salah satu perusahaan perwakilan cat agar memberi sentuhan warna yang terang pada bangunan di seberang jalan bagian atas "Pak, itu jendelanya dicat orange, lalu framenya dicat hijau. Pasti bagus," ungkapnya.

Kawasan-kawasan kota lama dipilih Risma karena dinilai memiliki potensi wisata yang apik dan baru bagi warga Surabaya. "Selain itu, kawasan ini menjadi lebih hidup utamanya di malam hari," jelasnya. 

Risma pun berharap, kawasan Surabaya Utara akan menjadi tempat wisata yang terawat dengan baik serta meningkatkan perekonomian warga.

Sebagai awalan ditandainya pembenahan kawasan kota lama, rumah Abu Han yang terletak di Jalan Karet No. 72 akan direvitalisasi. Kemudian, dilanjutkan ke beberapa titik, antara lain rumah di Jalan Panggung No. 19, rumah belakang ruko Jalan Karet No. 63 (bantaran Sungai Kalimas) dan Toko Yanmar (eks rumah Kadin) Jalan Kembang Jepun. (rie)

Gus Ipul Diharap Tetap Mau ‘Ngopeni’ dan Jadi Simpul Pemersatu Kiai Jatim


RADARMETROPOLIS: Kediri - Para kiai sepuh di Jatim berharap Saifullah Yusuf (Gus Ipul) tetap mau 'ngopeni' dan menjadi simpul pemersatu para kiai di Jawa Timur. Meskipun Wakil Gubernur yang akrab disapa Gus Ipul itu tahun depan sudah harus mengakhiri jabatannya.

Harapan tersebut disampaikan para Kyai saat Gus Ipul menghadiri acara Haul KH Munif Djazuli di Pondok Pesantren Queen Alfalah, Ploso, Kediri. Dalam acara yang diikuti ribuan santri dan alumni itu para kiai sepuh juga hadir. Terutama para kiai pimpinan Ponpes Alfalah, Ploso. Diantaranya KH Zainuddin Djazuli, KH Nurul Huda Djazuli, KH Fuad Djazuli, dan Nyai Badriyah Djazuli.  Alumni Ponpes Alfalah dari berbagai daerah di Jatim dan Jateng yang telah dikenal sebagai kyai kenamaan juga banyak yang hadir.

Dalam acara tersebut Gus Ipul diminta untuk memberikan sambutan. Ketua PBNU ini menyampaikan tentang peran kiai dan pentingnya mengingat serta meneladani kepemimpinan para kiai melalui haul seperti ini. Apalagi dalam situasi banyaknya tokoh yang secara instan ditokohkan, padahal ilmu agama mereka tidak tidak mendalam dan patut diteladani seperti para kiai di pesantren.

Gus Ipul sempat menyinggung tentang Gubernur Jatim yang akan datang. Ia meminta kepada semua yang hadir bersedia mendukung dan mendoakan gubernur terpilih yang memimpin Jatim lima tahun mendatang.

"Sebab, tantangan yang dihadapi provinsi ini tidaklah ringan. Karena itu, mari kita dukung dan doakan agar bisa memajukan Jatim dan mensejahterakan kita semua," katanya.

Kiai Nurul Huda yang memberi sambutan setelah Gus Ipul mengamini harapan cucu salah satu pendiri NU, KH Bisri Syansuri ini. Namun ia juga meminta kepada Gus Ipul untuk tetap menjadi pemersatu para kiai meski belum terpilih menjadi Gubernur Jatim.

"Masya Allah, selama ini Gus Ipul merupakan pejabat yang sangat dekat dengan para kiai. Perannya sangat besat dalam menyatukan para kiai, sehingga tetap guyub dan selalu bersama dalam bersikap. Saya minta Gus Ipul tetap menjadi simpul pemersatu kami," kata Kiai Nurul Huda sambil terisak. (bud)

7 Komisoner Lama Ikut Berebut Jadi Komisioner KPU Jatim



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Sekitar 200 orang dari berbagai daerah di Jawa Timur berebut menjadi komisioner KPU Jatim periode 2019-2024. Mereka berasal dari beragam kalangan dan profesi. Tujuh orang komisioner yang saat ini masih tercatat anggota juga ikut mendaftar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur juga ikut mendaftar kembali.

Ketujuh komisioner tersebut yakni Eko Sasmito (Ketua KPU merangkap divisi keuangan, umum, dan rumah tangga), Gogot Cahyo Baskoro (divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat) dan Choirul Anam (divisi data dan informasi).

Dewita Hayu Shinta (divisi perencanaan dan logistik), Muhammad Arbayanto (divisi teknis penyelenggaraan) serta dua komisioner yang baru sebulan ini menjabat, yaitu Rochani dan Insan Qoriawan. "Sejumlah mantan komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota," tambahnya.

Pakar komunikasi publik asal Universitas Airlangga itu lebih lanjut menjelaskan bahwa tahap berikutnya tim seleksi melakukan verifikasi administratif para pendaftar, kemudian yang lolos akan mengikuti tes tulis pada 19 November 2018.

Saat ini tim seleksi masih melakukan verifikasi, yang pengumuman kelulusannya akan dilakukan secara terbuka antara 16-18 November.

Suko berharap seleksi menghasilkan calon komisioner KPU Jatim yang profesional dan berintegritas, sekaligus memunculkan orang-orang tepat serta mampu menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pesta demokrasi.

"Komisioner yang terpilih akan bertugas melaksanakan perhelatan Pemilu serentak, yaitu Pemilihan Presiden, Pemilihan DPD, Pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota pada 17 April tahun depan," terangnya. (rcr)

Minggu, 11 November 2018

Bangun Sinergitas, Forkopimda Hadiri Pamit Kenal Kapolres Madiun



RADARMETROPOLIS: Madiun - Acara pamit kenal Kapolres Madiun dari AKBP I Made Agus Prasetya, SIK, M. Hum kepada AKBP Ruruh Wicaksono, SIK, SH, MH dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Madiun. Acara yang dilangsungkan di Sun City Hotel Jl S Parman, Sabtu siang (10/11/2018) itu berlangsung khidmat sekaligus meriah.

Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Czi Nur Alam Sucipto, S. Sos, ketika ditemui pada Minggu (11/11/2018) mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada Kapolres Madiun yang baru, AKBP Ruruh Wicaksono, SIK, SH, MH.

Nur Alam pun meyakini bahwa Ruruh Wicaksono bisa bersinergi dengan Forkopimda dan dapat mengamankan wilayah hukum Polres Madiun.

Lebih jauh ia berharap semoga Kapolres Madiun yang baru tersebut bisa bersinergi dengan seluruh elemen, baik Forkopimda dan juga masyarakatnya.

"Semoga kita bisa menjadikan Kabupaten Madiun menjadi aman selalu, agar tercipta kerukunan antar sesama," kata Nur Alam.

Komandan Kodim 0803/Madiun itu juga memberikan ucapan selamat bertugas di tempat yang baru dan menyerahkan cinderamata kepada Kapolres Madiun lama AKBP I Made Agus Prasetya, SIK, M. Hum saat berlangsung prosesi pisah kenal.

Prosesi pisah kenal tersebut selain dihadiri Forum Komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Madiun, juga dihadiri oleh jajaran perwira Polres Madiun, Toga, Tomas, dan Ketua Pencak Silat yang ada di Kabupaten Madiun. (gun)