DPRD Kaji Urgensi Pengajuan Anggaran Trem Rp 400 Miliar

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Dalam rangka merealisasikan pembangunan trem, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan anggaran senilai Rp 400 miliar. Hal ini dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2018. Pemkot pun telah membentuk panitia lelang untuk mewujudkan moda transportasi massal tersebut. Namun demikian DPRD akan mengkaji urgensinya terlebih dulu.

Sehubungan dengan pembentukan panitia lelang tersebut Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengklaim bahwa pemkot tidak akan cawe-cawe dalam menentukan pemenang. "Kita akan minta bantuan tim ahli," katanya.

Tim ahli yang dimaksud berasal dari perguruan tinggi dan Kementerian Perhubungan. Nantinya, tim ahli itu akan melihat tawaran dari masing-masing investor terhadap kelayakan trem yang akan beroperasi dari Terminal Joyoboyo hingga Siola.

Dalam beauty contest yang dilakukan oleh tim ahli terhadap investor trem, akan dilihat keunggulan dalam mega proyek yang ditawarkan. Tidak hanya canggih tetapi juga murah. "Nantinya dilihat bagus-bagusan proyeknya dan murah-murahan," ucap Risma.

Untuk merealisasikan proyek tersebut Pemkot mengajukan anggaran senilai Rp 400 miliar pada APBD 2019. Anggaran yang masih digodok dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tersebut nantinya untuk menggarap proyek yang batal didanai oleh pemerintah pusat itu. Menurut informasi, trem nantinya akan menggunakan energi baterai. Di beberapa tempat juga akan dibangun tempat untuk mengisi daya.

Trem tetap menggunakan lintasan rel yang akan dibangun secara bertahap. Teknologinya ramah lingkungan karena menggunakan baterai.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha menyatakan bahwa pembahasan dalam KUAPPAS untuk kepentingan trem akan dibahas lebih lanjut. Sebab kebutuhan anggaran akan diperlukan untuk kepentingan masyarakat Surabaya.

"Saya sudah dengar tentang usulan itu, tapi kan nanti dibahas oleh tim anggaran secara bersama-sama," katanya.

Dijelaskan lebih lanjut, jika nantinya trem menjadi bagian alat transportasi yang urgensi, maka realisasi anggaran akan disetujui. Namun, jika sebaliknya, maka kebutuhan anggaran bisa dialihkan untuk infrastruktur lain. "Kita lihat dulu," tandasnya. (rcr)