Potensi Bencana Sangat Tinggi BPBD Diminta Percepat Respon

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Mengingat begitu sangat tingginya potensi bencana yang terjadi di Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta lebih mempercepat respon, terutama menyangkut aspek sosial, yakni sandang, pangan, dan kesehatan.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2018).

Sepuluh Kepala BPBD hadir dalam acara tersebut, diantaranya dari Sumut, Sumsel, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, NTB, dan Papua.

Ali Taher lebih lanjut mengatakan, bahwa hal yang harus cepat direspon terutama aspek sosial, yakni sandang, pangan, dan kesehatan. Aspek ini supaya cepat tersedia di lokasi bencana. Mengingat dalam peralihan iklim selama ini banyak terjadi banjir, longsor, dan gempa bumi yang belum teratasi.

''Karena itu Komisi VIII DPR perlu mengundang langsung  aparat penanggulangan bencana daerah untuk mencari solusi terbaik sekaligus penanganannnya,” kata Ali Taher yang dalam rapat  tersebut didampingi Wakil Ketua Ihsan Qolba Lubis dan Tubagus Ace Hasan Sazili.

Menurutnya, Indonesia belum mempunyai standar maksimal penanganan gempa. Misalnya tidak mempunyai alat deteksi dini secara maksimal sehingga terjadi gelombang  kemudian berdampak pada tsunami. Bencana gempa bumi, sebetulnya ada tanda-tanda awal, sehingga bisa dilakukan pencegahan.

“Mudah-mudahan dengan pertemuan ini bisa mengadakan alat-alat tersebut dan dalam implementasinya bisa diupayakan tepat waktu, tidak terkendala birokrasi yang panjang,” harapnya.

Beberapa bencana di daerah tidak ada ketersediaan logistik di lapangan. Misalnya, banjir di Sumsel, sampai sekarang belum ada bantuan maskismal.

“Karena itu perlu ada kepekaan dari daerah, BNPB di pusat dan DPR khususnya dukungan Komisi VIII untuk mensuplai kebutuhan di daerah,” tandas Taher.

Komisi VIII menekankan agar tingkat responsbilitas dan sensititifitas BPBD terhadap kedaruratan menjadi penting, disamping rehab dan rekon. Sedangkan bentuknya dengan mengintervensi program lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) supaya bisa cepat selesai.

Selain itu, mereka juga meminta dibangun Gudang Logistik di beberapa tempat, seperti  di Sumsel, Sumut, Maluku, bahkan ditargetkan ada 8 tempat Gudang logistik di seluruh Indonesia. Begitu terjadi bencana maka akan cepat didistribusikan ke daerah yang terkena bencana, sehingga bisa cepat sampai ke lokasi.

Apalagi, dana operasional kegiatan BNPB tersedia Rp1,1 triliiun dan dana siap pakai (DSP) lebih Rp4 triliiun. ''Dana ini sebenarnya jauh lebih dari cukup. Hanya jenis barang dan jasa memerlukan proses untuk mendistribusikan kepada para korban di lapangan,'' ujarnya. (rez)