1 Januari 2025 : Cagub-Cawagub Harus Berusia 30 Tahun

Ketentuan mengenai jadwal dan tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota diatur dengan Peraturan Presiden

Pemkot Surabaya Nikahkan 330 Pasangan

Pemkot Surabaya menggelar garden party atau pesta kebun untuk merayakan pernikahan massal yang diikuti oleh 330 pasangan.

Pemerintah Dinilai Tidak Serius Berantas Judi Online

Survei mencatat optimisme masyarakat sebanyak 56, 6 persen responden meyakini pemerintah bisa memberantas judol dengan dibentuknya satgas khusus. Sebanyak 39, 5 persen mengaku tidak percaya serta 3, 9 persen yang lain menanggapi tidak tahu.

164 Wartawan Terlibat Judi Online, Transaksi Rp.1 M Lebih

Data PPATK mencatat ada 164 orang wartawan ikut bermain judi online, transaksinya sampai dengan 6.899, jumlah uangnya Rp1.477.160.821 dan namanya juga ada lengkap.

Curi Barang Milik Penumpangnya Sendiri, Pegawai Lion Air Dibekuk Polisi

Pencurian dilakukan dengan modus pembobolan tas milik penumpang maskapai Lion Air tujuan Makassar-Jakarta saat pesawat sedang mengalami keterlambatan.

Selasa, 27 Maret 2018

Mengapa KPK Ubah Tempat Penahanan 6 Anggota DPRD Kota Malang?



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Pada awalnya Komisi Pemberantasan Korupsi akan menahan enam anggota DPRD Kota Malang dalam satu rumah tahanan, yakni di cabang KPK. Tetapi rencana ini diubah. Penahanan mereka akhirnya dipisah dalam empat rutan berbeda di sekitar Jakarta. Mengapa dan apa tujuannya perubahan lokasi penahanan ini tidak dijelaskan oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Ia hanya mengatakan, bahwa hanya Rahayu Sugiarti yang tetap  ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK. Adapun tersangka Heri Pudji Utami dan Yaqud Ananda Gudban ditahan di Rutan Klas IIA Jakarta Timur Pondok Bambu. Hery Subiantoro dan Sukarno di Rutan Polres Jakarta Timur. Sedangkan Abdul Rahman di Rutan Polres Jakarta Selatan.

“Penyidik melakukan penahanan terhadap semua tersangka ini selama 20 hari pertama,'' kata Febri, Selasa (27/3). (khr)

Tim Independen RBN Minta Media Jangan Sentimen kepada Polri



RADARMETROPOLIS: Jember - Di Jakarta media massa sering dinilai berlaku sentimen terhadap polisi. Untuk itu Koordinator Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, Tjipta Lesmana, meminta kepada media massa agar menuliskan pemberitaan terkait kepolisian dengan obyektif dan berimbang.

"Di Jakarta sering media massa sentimen kepada polisi. Polisi kalau tidak benar dikritik habis-habisan. Tapi kalau kinerjanya bagus, anda mesti apresiasi dengan obyektif. Negara yang kuat membutuhkan polisi yang kuat. Negara akan rusak kalau polisinya hancur," kata Tjipta, saat berkunjung ke Markas Kepolisian Resor Jember, Selasa (27/3/2018).

Menurutnya publik dan media wajib mengkritisi dan mengapresiasi polisi. Ia lalu mengungkapkan bawa dirinya sudah mengunjungi empat kepolisian resor, termasuk Surabaya. Dari kunjugannya ini pihaknya menilai Jember yang paling bagus. Kreasi dan inovasinya bagus," katanya.

"Jadi saya minta kepada teman-teman media massa bukan mendukung bebek. Tapi kalau bagus, kita apresiasi kinerja polisi di Jember," kata Tjipta. Namun media massa harus tegas, jika memang ada oknum kepolisian yang menyeleweng.

Tjipta yang didampingi Kepala Kepolisian Resor Jember, Ajun Komisaris Besar Kusworo Wibowo, menyarankan kepada polisi Jember agar semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. "Polisi hanya bisa berhasil, kunci utamanya dekat dengan publik. Kalau jauh, polisi tidak bisa berhasil. Pak Kapolres lebih tingkatkan hubungan intensif dengan publik dan media," katanya.

Tjipta datang ke Polres Jember bersama Deputi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh. Yusuf sendiri memuji kinerja Polres Jember dan menilainya layak memperoleh predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) sebagaimana diberikan oleh pemerintah pada 12 Desember 2017 lalu. (nis)

Pacu Investasi, Moeldoko Dorong SKK Migas Terapkan Sistem Anti Suap



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Sektor migas adalah satu sektor yang paling highly regulated. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di hampir semua negara. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan investasi. Oleh sebab itu Moeldoko mendorong SKK Migas menerapkan sistem anti suap.

Saat ini pemerintah telah memangkas lebih dari 100 peraturan terkait minerba dan migas untuk menarik investasi. Namun demikian pencapaian investasi belum juga mencapai target. Peningkatan investasi di sektor migas semakin dibutuhkan seiring dengan tren kenaikan harga minyak dunia pada awal 2018 hingga berada di level US$ 60-an per barel.

Di sisi lain tren kenaikan harga minyak dunia tersebut harus segera direspons pemerintah, karena berpotensi mengganggu Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, penerapan SNI ISO 37001 oleh SKK Migas akan meningkatkan daya tarik investasi migas Indonesia karena mengurangi biaya investasi dan meningkatkan kepastian usaha. Hal ini disampaikan dalam Seminar Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Sektor Hulu Migas di Aryaduta.

Sementara itu Amien Sunaryadi, Kepala SKK Migas, mengatakan Penerapan SNI ISO 37001 membantu menciptakan industri hulu migas yang lebih efisien sehingga dapat berkontribusi maksimal untuk penerimaan negara.

"Penerapan SNI ISO 37001 di SKK Migas membantu SKK Migas untuk lebih fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya di industri hulu migas dengan menghindari dan menghilangkan gangguan dari praktik-praktik penyuapan," kata Amien

Selain itu Amien menilai bahwa penerapan SNI ISO 37001 juga dapat menjaga reputasi SKK Migas sesuai dengan prinsip-prinsip tata-kelola yang baik (good governance), yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, dan integrity.

SNI ISO 37001 dinilai banyak memberikan manfaat. Selain yang telah disebutkan, SNI ISO 37001 juga dapat memberikan kerangka yang sistematis mengenai anti penyuapan. Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyampaikan apresiasi atas langkah SKK Migas menerapkan SNI ISO 37001.

“SKK Migas mulai mengimplementasikan SNI ISO 37001 untuk membantu menciptakan industri hulu migas yang transparan dan efisien sehingga bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara,” ujar Kepala BSN Bambang Prasetya. (khr)

Senin, 26 Maret 2018

Prajurit TNI Ditahan Polisi Malaysia, Bamsoet Minta Timwas DPR Protes



RADARMETROPOLIS: Jakarta - Bambang Soesatyo, meminta tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan melayangkan surat protes kepada Pemerintah Malaysia yang telah menahan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Ketua DPR RI itu mengatakan bahwa prajurit merupakan bagian dari WNI yang dilindungi Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana diberitakan, penahanan atas prajurit TNI tersebut dikaitkan dengan keberadaan motor ilegal. Ada dua prajurit yang ditahan. Mereka adalah anggota TNI AD Anggota Pos Sei Saparan Satuan Setingkat Kompi (SSK) II Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Batalyon Infanteri (Yonif) 642/Kapuas ditahan oleh Polisi Diraja Malaysia (PDRM) daerah Lundu, Sarawak di perbatasan Malaysia Jumat (23/3) lalu.

''Saya meminta Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan untuk melayangkan surat protes kepada Pemerintah Malaysia dan meminta penjelasan resmi dari Pemerintah Malaysia tentang insiden tersebut,'' kata Bambang Soesatyo, Senin (26/3).

Lebih lanjut Bambang menegaskan, bahwa Komisi I DPR, Komisi II DPR, dan Komisi III DPR serta Badan Kerja Sama Antar Parlemen (Diplomasi Parlemen/BKSAP) DPR dengan Kementerian Luar Negeri, Duta Besar RI untuk Malaysia, Panglima TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat harus segera menggelar rapat gabungan untuk melakukan pencarian fakta atas dugaan keberadaan motor ilegal yang dituduhkan kepada kedua prajurit dimaksud.

Bambang juga meminta Markas Besar (Mabes) TNI bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk berkoordinasi dengan perwira penghubung di Malaysia untuk segera melakukan penyelidikan penyebab penahanan kedua prajurit TNI AD tersebut.

Tidak hanya itu. Bamsoet juga meminta Komisi I DPR mendorong Kemenlu untuk memanggil Duta Besar Malaysia di Indonesia serta berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal RI dan International Labour Organization (ILO) RI guna melakukan diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan upaya pembebasan dan pemulangan kedua prajurit TNI AD.

Sebagai pamungkasnya, politisi Partai Golkar tersebut meminta Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR harus melakukan pembicaraan bilateral secara intensif dengan Parlemen Malaysia guna mencari solusi terhadap upaya pembebasan dan pemulangan kedua prajurit TNI AD yang ditahan. (rez)

Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya Nilai Setnov Pemain Akrobatik



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya menilai Setyo Novanto adalah politisi pemain akrobatik. Oleh karena itu mereka meragukan dicatutnya nama Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus korupsi mega proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) oleh Setya Novanto.

“Malahan posisi kita sebagai kader tingkat kota, sangsi akan penjelasan yang disampaikan Setnov,” kata Sukadar, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya, Senin(26/3/2018).

Keraguan tersebut datang dari sifat Setnov dalam kancah politik nasional. “Setnov kan pemain akrobatik, ibarat drama, Setnov ini sutradaranya,” tukas anggota Komisi C tersebut.

Oleh sebab itu Sukadar meyakini nyanyian dari mantan Ketua DPR tersebut sama sekali tidak akan mempengaruhi suara PDIP pada Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang. Menurutnya, masyarakat tidak akan mudah percaya pada apa yang disampaikan oleh Setyo Novanto.

Sebagaimana ramai diberitakan media massa, nama Puan Maharani dan Pramono Anung disebut di dalam pengadilan tindak pidana korupsi Setya Novanto. Politisi Golkar ini saat ini sedang mengajukan menjadi justice collaborator dalam kasus korupsi e-KTP yang menjerat dirinya. (rez)

Tiga Pimpinan MPR Baru Dilantik Sesuai Keputusan Rapat Gabungan



RADARMETROPOLIS: Jakarta - MPR siap menyelenggarakan Sidang Paripurna Penetapan dan Pengucapan Sumpah Pimpinan MPR tambahan yang digelar pada hari ini di Gedung Nusantara. Hal ini karena semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan rapat paripurna tersebut sudah dibahas, disepakati, dan diputuskan dalam rapat gabungan.

"Karena semua sudah selesai dibahas dan disepakati serta diputuskan dalam rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD, baik mengenai tata-cara pelantikan maupun tiga pimpinan MPR tambahan yang akan dilantik," kata Ma’ruf Cahyono, Sekretaris Jenderal MPR, di Jakarta, Senin (26/3/2018) pagi.

Ia menambahkan, MPR mempunyai kewajiban konstitusional untuk melaksanakan kehendak dari UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Sesuai amanat pasal 427a dalam UU itu yang menyatakan ada penambahan tiga pimpinan MPR untuk posisi wakil ketua.

Untuk itu penambahan pimpinan MPR harus diatur dalam peraturan Tata Tertib (Tatib) MPR yang mengacu pada UU tersebut. Karena itu perlu dilakukan perubahan Tatib MPR yang harus dibahas dan disepakati dalam rapat gabungan antara pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD.

Pada Rabu (21/3/2018), MPR telah melaksanakan rapat gabungan antara pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD. Rapat gabungan ini menghasilkan tiga keputusan. Pertama, memutuskan perubahan Tatib MPR untuk menyesuaikan dengan substansi yang diatur dan diamanatkan oleh UU MD3 hasil perubahan, yakni UU No. 2 Tahun 2018. Secara legal formal, mandat UU itu sudah tertuang dalam Tatib MPR.

Kedua, rapat gabungan juga menyepakati dan memutuskan bahwa tiga pimpinan MPR tambahan adalah untuk wakil dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi PKB. Hal ini juga sudah diatur dalam UU. Tatib MPR tinggal menyesuaikan. Tatib MPR inilah yang dijadikan dasar untuk melakukan pelantikan pimpinan MPR tambahan.

Hasil ketiga, rapat gabungan memutuskan pelantikan dan pengucapan sumpah pimpinan MPR tambahan dilakukan di hadapan sidang paripurna.

"Sidang paripurna ini hanya untuk pelantikan dan pengucapan sumpah pimpinan MPR tambahan saja. Perubahan Tatib sudah diputuskan dan tiga pimpinan yang dilantik juga sudah diputuskan. Nama-namanya juga sudah diusulkan oleh partai politik. Jadi, kita sudah melakukan secara runtut dari UU mengalir ke Tatib MPR, termasuk usulan-usulan resmi dari partai politik yang ditunjuk UU MD3 hasil perubahan," ujar Ma’ruf.

Sidang paripurna MPR akan dilaksanakan pada Senin, 26 Maret 2018, pada pukul 13.00 WIB. Agendanya tunggal, yaitu pelantikan dan pengucapan sumpah pimpinan MPR tambahan. Dalam sidang paripurna MPR itu diharapkan seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD bisa menghadiri sidang itu.

Sidang paripurna tersebut juga akan dihadiri pimpinan lembaga-lembaga negara yang lain. Setelah sidang paripurna, berarti MPR memiliki tiga pimpinan MPR tambahan, sehingga jumlah pimpinan MPR menjadi delapan orang.

Dengan penambahan tiga pimpinan MPR tersebut Ma’ruf berharap bisa meningkatkan kinerja lembaga MPR. Sebagaimana amanat UU MD3, MPR mempunyai kewenangan dan tugas.

Pertama, melakukan sosialisasi ideologi, konstitusi, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, melakukan kajian tata negara untuk mengakomodir perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, tugas sebagai lembaga demokrasi untuk bisa menyerap asirasi masyarakat.

Ma’ruf berharap dengan delapan orang pimpinan MPR itu akan semakin meningkatkan kinerja MPR.  Dengan representasi di pimpinan MPR yang lebih banyak, yaitu delapan dari 10 fraksi dan satu kelompok DPD, tentu posisi kelembagaan MPR akan semakin kuat, sehingga semakin berwarna dan mewarnai penguatan kinerja lembaga MPR. (rez)

Gus Ipul: Acara Haul Al-Yasini Energi Membangun Kebersamaan



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai acara haul tak hanya melulu acara doa dan tausiyah. Haul juga merupakan energi untuk membangun kebersamaan. Hal ini disampaikan di depan ribuan santri dan alumni Pesantren Terpadu Al-Yasini, Dusun Areng-areng, Desa Sambisirah, Kraton, Pasuruan.

Dalam acara haul para masyayikh pesantren tersebut, Minggu (25/3/2018), Gus Ipul mendapat dukungan dari ribuan santri dan alumni tersebut. Mereka siap memenangkan pasangan nomor urut dua, Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno (Mbak Puti).

Keluarga besar pengasuh pesantren menyambut hangat kedatangan Gus Ipul. Ribuan santri dan alumni yang hadir juga kompak menyanyikan lagu 'Kabeh Sedulur, Kabeh Makmur', saat Gus Ipul memberikan sambutan. Lagu tersebut menggambarkan visi dan misi Gus Ipul, jika kelak terpilih menjadi Gubernur Jatim.

"Alhamdulillah, saya sangat bergembira atas sambutan ini. Saya ingin menyampaikan bahwa Majelis Haul itu sekaligus sebagai instrumen pemersatu bangsa. Kami selalu rutin datang ke berbagai haul sebagai salah satu bentuk dukungan acara ini," katanya.

Keponakan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut lebih lanjut menjelaskan, bahwa acara haul tak hanya diisi dengan acara doa serta tausiyah. Di luar itu, para jemaah bisa saling sapa, menjaga solidaritas, saling peduli dan ini menjadi energi membangun kebersamaan, ketika nanti pulang ke tempat masing-masing.

Semangat persatuan selaras dengan cita-cita agama. Sehingga, kedua hal itu harus berjalan berkesinambungan serta terus menerus. "Majelis menjadi seruan, ayo mondok sampai rabi. Ayo ngaji dan nderek kiai sampai mati," kata Gus Ipul.

Selesai kegiatan, Ketua PBNU itu disambut hangat para santri dan ribuan masyarakat yang hadir. Tak hanya itu, Gus Ipul menjadi rebutan para jemaah untuk swafoto atau bersalaman. Dengan ramah Gus Ipul melayani satu persatu.

"Inilah kehebatan para ulama. Meskipun telah meninggal, beliau tetap bisa mempertemukan kita, mempersatukan jemaah melalui haul ini. Karena itulah, semangat persatuan ini yang harus kita jaga," tandas kandidat yang berpasangan dengan Mbak Puti Guntur Soekarno itu. (ruf)

Minggu, 25 Maret 2018

Patuh Titah Kiai Muslimat NU Dukung Gus Ipul



RADARMETROPOLIS: Gresik - Ribuan ibu-ibu Muslimat NU dari Kabupaten Gresik mendoakan agar Saifullah Yusuf (Gus Ipul) terpilih menjadi gubernur Jawa Timur dalam pilgub 2018 mendatang. Doa ini diucapkan dalam acara Silaturrahmi Kubro Muslimat NU yang digelar di Desa Tambak Beras, Cerme, Gresik, Minggu (25/3/2018).

Dukungan tersebut diberikan karena Muslimat menilai bahwa Gus Ipul merupakan satu-satunya calon gubernur Jatim yang mendapatkan mandat dari para ulama dan kiai sepuh di Jawa Timur. Gus Ipul tidak mencalonkan diri melainkan dicalonkan oleh para kiai sepuh NU se-Jatim.

"Muslimat NU Gresik nderek dawuh poro kiai, mendukung dan menenangkan Gus Ipul," kata, Ketua Muslimat NU Cerme, Gresik, Siti Juwariyah.

Gus Ipul mengungkapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan Muslimat. "Dukungan ini akan menambah mudah jalan kita semua untuk segera mewujudkan Jatim makmur, karena semuanya adalah kabeh sedulur," ujar keponakan Gus Dur itu.

Gus Ipul lebih jauh mengungkapkan bahwa dirinya juga berkomitmen untuk terus memperkuat Madrasah Diniyah (Madin). Karena Madrasah Diniyah adalah pilar dunia pendidikan, sehingga keberadaannya harus terus diperkuat.

Ditambahkan Gus Ipul, keberadaan Madin tersebut harus diperkuat karena terbukti mampu menggabungkan pendidikan formal, terutama pendidikan akhlak, sehingga melahirkan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkarakter.

"Nantinya, kami ingin ada ahli matematika atau sains yang cerdas, tapi juga pandai dalam membaca Alquran. Profesi lainnya, seperti polisi dan tentara, bekerja dengan ikhlas karena mengimplementasikan Alquran. Diharapkan generasi cerdas yang dibekali akhlak lahir dari Jatim," harapnya.

Gus Ipul menyatakan akan terus bekerja dan berupaya meningkatkan serta memberdayakan ekonomi perempuan melalui program maupun pelatihan dan keterampilan. Jika perempuan bekerja akan memberikan nilai tambah bagi keluarga. Sehingga dapat menggerakkan ekonomi keluarga dan daerahnya. Hal ini sudah dibuktikan Gus Ipul selama memimpin Jatim.

Selama berlangsungnya acara tampak keakraban antara Gus Ipul dengan para anggota muslimat. Gus Ipul yang mengenakan baju dan sarung putih, bersedia melayani para ibu Muslimat yang ingin berfoto bersamanya. (sri)

Kejari Sidoarjo Biayai Gakin Operasi Katarak dan Beri Tali Asih Tunai



RADARMETROPOLIS: Sidoarjo - Kejaksaan Negeri Sidoarjo membiayai operasi  katarak untuk keluarga miskin (Gakin) asal Kabupaten Sidoarjo yang mengikuti baksos Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) di Kejati Jatim. Selain tuntas menjalani operasi katarak gratis, para gakin juga mendapat tali asih masing-masing sebesar Rp 1 juta.

Budi Handaka, Kajari Sidoarjo, Minggu (25/3/2018) mengungkapkan ada 10 orang lansia dari gakin Sidoarjo yang mengikuti operasi katarak gratis. Selama tiga hari mereka menjalani operasi katarak dan diinapkan di Asrama Haji Surabaya. Selama di penginapan mereka mendapat fasilitas dan juga didampingi staf Kejari Sidoarjo.

Budi menjelaskan, bahwa operasi katarak tersebut dilakukan dalam tiga tahap. Operasi hari pertama, peserta di-screening. Pada hari kedua, pelaksanaan operasi di Aula Kantor Kejati Jatim. Dan hari ketiga adalah perawatan pasca operasi.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Budi, bahwa seluruh pengeluaran terkait dengan operasi tersebut gratis. Termasuk konsumsi, akomodasi, dan sebagainya selama di Asrama Haji.

Setelah hari ketiga, para warga gakin itu diperbolehkan pulang. Sebelum pulang ke rumah masing masing, para pasien dikumpulkan di Kantor Kejari Sidoarjo untuk mendapatkan pengarahan rawat jalan. Dan Gakin Sidoarjo juga mendapatkan taliasih senilai Rp 1 juta dan bingkisan.

"Semoga warga lekas sembuh dari penyakitnya," harap Budi.

Budi pun berharap acara serupa akan digelar di Kantor Kejari Sidoarjo dalam waktu dekat. Dengan program seperti itu setidaknya kejari Sidoarjo bisa membantu meringankan beban mereka.

"Semoga dalam waktu dekat Kejari Sidoarjo akan membuat acara serupa sendiri untuk masyarakat tidak mampu di Kabupaten Sidoarjo," ujar pria asal Gunung Kidul Yogyakarta tersebut.

Warga miskin yang telah dibantu dengan operasi gratis katarak, mengungkapkan rasa syukur bisa mengikuti program kejaksaan ini dan penyakit mata yang dideritanya sembuh. Hal ini sebagaimana disampaikan Ratno (59), warga Dusun Sambiroto, Desa Trosobo, Kecamatan Taman.

Ratno yeng menderita katarak sejak 2013 itu mengaku tak mampu untuk membiayai sendiri pengobatan matanya.

"Kalau operasi sendiri jelas tidak mampu, tidak punya biaya. Makanya saya bersyukur bisa dapat operasi katarak gratis oleh kejaksaan. Semoga hasil operasi kemarin, mata saya bisa kembali melihat dengan normal," katanya. (rik)

Sabtu, 24 Maret 2018

Barisan Relawan Jokowi Tegaskan Kesetiaan pada Khofifah



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden) menyatakan kesetiaannya pada Khofifah dan terus bergerak untuk memenangkannya. Hal ini ditegaskan dalam acara makan bersama Khofifah Indar Parawansa, di Hotel Majapahit, Jumat (23/3/2018).

Utje Gustaaf Patty, Sekretaris Jenderal Bara JP Pusat, menegaskan bahwa loyalis Jokowi setia bergerak bersama Khofifah. Khofifah dan Bara JP tidak bisa dipisahkan karena memiliki nilai yang sama.

"Kami setia pada pak Jokowi dan setia pada nilai-nilai pak Jokowi yang ada pada bu Khofifah. Beliau adalah bagian dari keluarga besar Bara JP," kata Utje di acara 'Makan Malam dan Silaturahmi bersama Ibu Khofifah' di Hotel Majapahit.

Ujte mengatakan bahwa memilih Khofifah adalah pilihan logis dan ideal untuk masyarakat Jawa Timur. Khofifah dinilai sudah membuktikan kontribusinya untuk negara sehingga layak untuk memimpin Jawa Timur.

"Bagi kami, ada orang kami mau maju, beliau ini orang baik. Sudah terbukti bekerja dan menjadi orang yang bekerja total untuk pak Jokowi. Itu menjadi pilihan logis," ucapnya.

Utje lebih lanjut menyatakan bahwa pemimpin Jawa Timur harus memiliki nilai yang sejalan dengan pemerintah pusat.

"Ini adalah pilihan ideologis. Itu tidak harus  berdasarkan keturunan, tapi nilai-nilai apa yang mereka lakukan. Yang bu Khoffiah lakukan betul-betul menjadi supporting pak Jokowi," jelasnya.

Oleh karena itu Utje menilai tidak layak jika ada kandidat yang mengklaim didukung presiden. Sebab, hal tersebut dinilai mencederai posisi Presiden sebagai kepala negara.

"Biarkan Presiden itu berada pada tempatnya sebagai kepala negara. Jangan mendegradasi beliau," tegasnya.

Kembalinya Khofifah ke Jawa Timur disebut Utje sebagai perwakilan Jokowi di Jawa Timur.  Hal ini juga bukti pelaksanaan Nawa Cita Jokowi-JK untuk membangun negara dari pinggiran.

"Ibu Khofifah mau membangun Jawa Timur. Itu bukti bu Khofifah menjalankan butir ketiga Nawa Cita pak Jokowi, membangun negara dari pinggiran. Sudah saatnya beliau membangun daerah," tandas Utje. (rcr)

BNN Kota Kediri Tangkap Tersangka di Kompleks Peribadatan



RADARMETROPOLIS: Kediri - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kediri melakukan penangkapan terhadap DM (42) di komplek sebuah tempat ibadah di wilayah Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jumat (23/3/2018) malam. DM diduga terlibat dalam kasus kepemilikan barang mengandung zat narkotika.

DM diamankan BNN, usai menerima sebuah paketan barang dari luar negeri. Paket tersebut ditengarai adalah narkotika jenis perkusor. Sementara perkusor sendiri merupakan zat atau bahan pemula yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika.

BNN yang dibantu anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Kediri sempat melakukan penggeledahan di komplek sebuah tempat ibadah. Lokasi ini adalah tempat tinggal terduga pemilik barang terlarang tersebut. Seusai penggeledahan, DM langsung dibawa ke Kantor BNN bersama barang bukti.

Saat dikonfirmasi wartawan salah seorang jemaat mengakui bahwa DM memang menerima sebuah paket dari luar negeri.

Paket yang tertulis berupa lukisan dan tinta itu dicurigai oleh Kantor Bea Cukai sewaktu masih berada di jasa pengiriman. Akhirnya, dilaporkan ke BNN.

Tetapi menurut, jemaat yang dikonfirmasi menyebutkan, paket tersebut adalah barang yang akan digunakan untuk persiapan kegiatan peribadatan. “Belum jelas kok, belum. Masih dalam pemeriksaan BNN,” aku pria yang enggan disebut namanya.

Dari TKP, para wartawan bergeser ke kantor BNN Kota Kediri untuk konfirmasi. Saat tiba, di halaman kantor BNN terlihat masih dipenuhi sejumlah petugas, baik dari BNN maupun dari Polresta Kediri. Mereka adalah anggota yang baru saja melakukan penangkapan terhadap DM.

Di kantor BNN tersebut wargawan tidak menjumpai DM. Diduga yang bersangkutan berada di ruang pemeriksaan.

Salah seorang anggota BNN mengaku, terduga belum dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pihaknya meminta supaya wartawan menunggu hingga esok hari, Sabtu (24/3/2018).

 “Besok baru kita dalami,” jawab Kepala BNN Kota Kediri, AKBP Bunawar, SH ketika dikonfirmasi wartawan.

Untuk itu Bunawar meminta tidak diekspos terlebih dahulu, karena terduga masih belum diinterogasi oleh penyidik. “Kita punya waktu 3X24 jam mas,” tandas AKBP Bunawar.

Selain belum menginterogasi DM, Bunawar juga menginformasikan akan mengembangkan kasus ini terlebih dahulu.

“Iya mas, tapi untuk pastinya besok,” ungkapnya saat ditanya kembali mengenai paket yang diamankan adalah bukan narkotika berupa sabu, melainkan perkusor. (bud)

Polres Tuban Bersholawat di Rengel Dihadiri Ribuan Jamaah



RADARMETROPOLIS: Tuban - Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Damai tahun 2018, pihak kepolisian dari jajaran Polres Tuban menggelar kegiatan Safari Keliling Polres Tuban Bersholawat. Hal ini dilakukan dengan berkeliling di beberapa titik di wilayah Kabupaten Tuban.

Pada kali ini kegiatan “Safari Keliling Polres Tuban Bersholawat itu” digelar di lapangan Bahagia, Desa Sumberejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jumat (23/3/2018) malam.

Ribuan jamaah dari berbagai kecamatan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan ikut bersholawat bersama.

Para Polisi Wanita (Polwan) berjilbab dengan berseragam polisi mendapat kepercayaan membuka kegiatan Polres Tuban Bersholawat. Mereka ikut bershowalat dengan memainkan rebana.

Kapolres Tuban, AKBP Sutrisno HR, hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, program Polres Tuban Bersholawat akan dilaksanakan keliling Kabupaten Tuban. Sedangkan maksud dari kegiatan sholawat bersama itu adalah untuk meningkatkan tali silaturahmi dengan para tokoh agama, tokoh pemuda, dan juga masyarakat secara luas.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah tokoh ulama dari Kabupaten Tuban dan juga wilayah Kecamatan Rengel, Kapolres Tuban berharap bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 ini berlangsung damai. Sehingga diharapkan peran aktif masyarakat untuk sama-sama bisa menjaga kerukunan dan keamanan serta ketertiban.

"Kepada seluruh masyarakat, kami menghimbau supaya bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka Pilkada Serentak ini, jangan sampai hanya karena beda pilihan menjadikan putus hubungan. Selain itu kami menghimbau pada masyarakat jangan mudah percaya dengan berita hoax," pesannya.

Sementara itu Ketua MWC NU Kecamatan Rengel, Tuban, Kiai Ahmad Damanhuri, memberikan apresiasi terhadap kegiatan Polres Tuban Bersholawat yang diadakan di Kecamatan Rengel itu. Selain itu, kyai yang juga panitia dalam kegiatan Polres Tuban Bersholawat ini menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah hadir untuk menggelorakan Sholawat Akbar itu.

"Dengan kita bersholawat akan menjadikan bumi memancarkan cahaya bagi kita semua dan kita akan mendapatkan manfaat dunia dan akhirat. Ini kegiatan yang sangat positif, mari kita bergandengan tangan antara ulama dan umaroh untuk menjaga keutuhan NKRI," kata Kiai Ahmad Damanhuri. (yot)

Gus Ipul Minta Banser Patuhi Perintah Kyai



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta banser untuk patuh terhadap perintah kyai. Hal ini disampaikan saat Calon Gubernur Jawa Timur nomor peserta 2 itu mendapat kesempatan menyampaikan pesan pada Apel Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Satuan Koordinator Wilayah (Satkorwil) Jawa Timur, Jumat (23/3/2018) malam di Nganjuk.

"Kami menyampaikan dua pesan. Pertama, sudah sewajarnya bagi Banser yang dilahirkan oleh kiai, patuh terhadap perintah kiai," kata Gus Ipul, yang hadir sebagai Ketua Dewan Pembina Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

Cagub yang berpasangan dengan Mbak Puti Guntur Soekarno itu selanjutnya menekankan bahwa mematuhi kiai adalah harga mati. “Apakah saudara siap?" tanya Gus Ipul yang disambut pekik 'Siap' oleh ribuan peserta apel secara serentak secara serentak secara serentak secara serentak secara serentak.

“Landasan perjuangan Banser untuk mengawal perintah kiai didasarkan pada keikhlasan,” lanjut Gus Ipul.

Oleh karenanya, Gus Ipul menambahkan, bahwa setiap perjuangan itu akan menjadi amal perbuatan yang mendapatkan balasan dari Tuhan.

"Perjuangan Ansor dilandasi dengan keikhlasan. Mari kita niati untuk mengabdi, mendukung, dan membantu perjuangan Nahdlatul Ulama dengan dasar keikhlasan," tandas Gus Ipul.

Menurut keponakan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, tulus ikhlas adalah modalnya perjuangan Banser. Selama ini, dimanapun ada kiai, selalu ada Banser. Apalagi, bagian tugasnya selalu yang berat. Tapi, para Banser tidak pernah mengeluh.

Pesan kedua, Gus Ipul juga meminta Banser untuk menjadi Banser Zaman Now. Yang artinya tidak hanya harus bisa memanfaatkan teknologi, namun Banser juga mempunyai kemampuan mengembangkan ilmunya.

Untuk itu Gus Ipul meminta para Banser harus terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Banser harus melengkapi ketrampilan serta kemampuan untuk menjadi kader yang kompeten.

Masih kata Gus Ipul, Banser di dalam kehidupan bernegara tak lantas cukup profesional dalam aktif di kegiatan kepemudaan Ansor saja. Lebih dari itu, Banser juga harus bisa menciptakan berbagai terobosan dalam berbagai bidang. Utamanya, untuk menciptakan lapangan kerja bagi kalangan muda.

"Kalau mau jadi petani, harus menjadi petani zaman now. Diantaranya dengan menjadi petani organik. Prosesnya memang sedikit lebih mahal. Namun, hasilnya lebih menjanjikan," tutur Gus Ipul.

Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu pun meminta Banser harus bisa menyesuaikan dengan zaman, namun tak lupa untuk tetap mengawal perintahnya kiai dengan ikhlas. “Ini landasan yang harus dijaga oleh Banser.

Apel Banser Satwkorwil Jatim di atas diselenggarakan di Desa Tanjungpeni, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Apel yang bertajuk Kesetiaan dan Susbalan Satkorwil Banser Jawa Timur ini diikuti oleh ribuan peserta anggota Banser dari berbagai daerah di Jawa Timur. (gun)



Jumat, 23 Maret 2018

Timsus KIP Polrestabse Surabaya Selidiki Kontrak SAP dengan Kurir



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Untuk mendalami kasus pembuangan 634 buah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Timsus Polrestabes Surabaya akan memfokuskan pemeriksaan pada pendalaman kontrak kerja antara PT SAP dengan kurir atau pengirim.

Kasus dugaan pembuangan KIP tersebut bermula dari laporan Kardi (44). Warga Jangkungan 1/20 Surabaya ini melapor telah menemukan KIP di rumah mertuanya (Umi Kulsum) yang memiliki usaha laundry di Jangkungan 1-D/18 Surabaya.

Terkait dengan temuan pembuangan KIP itu polisi sudah memeriksa Ahmad Zahri Hamid Romadhona selaku kurir freelance dari PT SAP, perusahaan penyalur KIP.

Sementara itu Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan, Jumat (23/3/2018), mengatakan pihaknya masih menelusuri dan mencari penyebab tidak sampai terditribusikannya KIP ke penerima di Kecamatan Sukolilo.

Diinformasikan lebih lanjut oleh Kapolrestabes, bahwa dari saksi yang telah diperiksa, salah satunya adalah kurir pengirim KIP ke penerima.

Menurut Kapolrestabes, KIP seharusnya diantar ke penerimanya langsung. Tapi fakta di lapangan, ternyata KIP ditemukan di laundry. Untuk itu Timsus KIP kini fokus pada pendalaman terkait kontrak PT SAP dengan kurirnya. (rcr)

Gus Ipul Prihatin Calon Malang Jadi Tersangka



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengaku sangat prihatin dengan ditetapkannya dua calon kepala daerah di Kota Malang sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 itu  pun menilai bahwa korupsi itu tergantung pada kepribadian orangnya.

Sebagaimana ramai diberitakan, KPK telah menetapkan calon Walikota Malang M Anton dan Yaqud Ananda Gudban sebagai tersangka. Anton adalah Walikota Malang periode 2013-2018. Sedangkan Yaqud Ananda anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

"Tentu kita prihatin, dan mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua," ujar Gus Ipul, Jumat (23/3/2018).

Gus Ipul mengungkapkan bahwa saat menjadi wakil gubernur aktif ia sudah sering menyampaikan di berbagai kesempatan bahwa sistem untuk mencegah terjadinya korupsi ini terus diperbaiki oleh pemerintah dan sistem itu juga semakin mempersulit seorang pejabat untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, seperti korupsi.

"Tetapi sistem saja tidak cukup dan semua itu tergantung orangnya masing-masing," kata Gus Ipul.

Lebih lanjut Gus Ipul menuturkan bahwa setiap orang kalau mau melakukan kejahatan itu berdasarkan dua hal, yaitu karena adanya kesempatan dan niat.

Namun saat ini kesempatan seseorang untuk korupsi itu menurut Gus Ipul sudah ditutup dengan sistem dan teknologi. Sedangkan niat, yang datangnya dari dalam hati seseorang harus ditutup dengan pakta integritas.

Komitmen seorang calon kepala daerah untuk tidak korupsi menjadi salah satu syarat seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. "Jadi. niatnya ditutup dengan pakta integritas. Sementara kesempatannya ditutup oleh sistem. Kalau masih ada yang korupsi, ya tentu kita prihatin," pungkasnya. (sr)

Puti Guntur Minta Pendukungnya Cerdas Tanggapi Survei



RADARMETROPOLIS: Bojonegoro - Puti Guntur Soekarno (Mbak Puti) meminta kepada para pendukungnya untuk menanggapi hasil survei dengan cerdas. Pasangan Gus Ipul ini selanjutnya meminta untuk menjadikan hasil survei sebagai kaca benggala.

Pesan di atas disampaikan Cawagub Paslon nomor peserta 2 itu dalam Rapat Kerja PDI Perjuangan (PDIP) Bojonegoro, Kamis (22/3/2018).

Mbak Puti menyikap hasil survei sebagai cermin. Ia pun meminta kepada pendukungnya untuk maju terus, pantang mundur, sampai titik akhir. Ia juga meminta pendukungnya tidak cepat merasa puas, mudah lengah. Di sisi lain diharapkan jangan juga mudah kecil hati.

Ia melanjutkan, sikap pribadi yang harus diambil oleh seluruh jajaran PDIP dan semua parpol pengusung adalah menjaga kesadaran politik. Yakni, bergerak terus untuk memenangkan Pilgub Jawa Timur 2018.

"Kita tidak punya pilihan, selain maju terus. Mundur, hancur. Mandek (berhenti), amblek (runtuh). Maka, pilihannya, maju terus. Bongkar, bongkar, sampai garis akhir," tegas Puti.

Pidato itu disambut riuh oleh kader-kader PDIP Bojonegoro. Suasana bergemuruh. Kepada para pendukungnya itu ia meminta hendaknya seluruh hasil survei, harus ditanggapi dengan cerdas.

"Kemarin terbaru lembaga survei Charta Politica menempatkan Gus Ipul dan saya unggul dengan selisih 6,7 persen. Maka, apa pun hasil survei, kita tempatkan sebagai cermin, kaca benggala," tuturnya.

Hasil survei yang dilakukan PolMark Indonesia Gus Ipul-Puti Guntur dinyatakan unggul. Namun tak lama kemudian, Poltracking melaporkan bahwa Khofifah-Emil unggul.

Puti melanjutkan, bahwa tanpa cermin, seluruh gerakan untuk pemenangan akan susah dievaluasi. "Hasil survei telah memberi evaluasi pada kita. Apa pun hasilnya, kita terima dengan sikap matang, dewasa, dan cerdas," ujarnya.

Menurut data Charta Politika, popularitas Puti tumbuh pesat. Januari 2018 lalu, angkanya 33,4 persen. Survei awal Maret ini, Charta mendapati trendnya melonjak menjadi 42,2 persen.

Puti yakin trendnya akan terus meningkat dan tajam, berkat kerja keras semua pihak. Puti mencapai lonjakan popularitas itu kurang dari dua bulan, lewat berbagai upaya, termasuk safari politik ke berbagai daerah.

Bojonegoro adalah daerah ke-26 yang dikunjungi Puti. Masih ada waktu tiga bulan. Masih 12 kabupaten/kota yang belum dikunjungi. Nanti putaran berikut, Puti menyatakan akan melakukan 'penebalan' di sejumlah daerah, menurut panduan survei.

Selama safari kampanye, Puti Guntur menyaksikan bangkitnya kaum nasionalis dan marhaenis, para pecinta Soekarno. Ia teringat nasihat ayahnya, Guntur Soekarno yang menyebut Jawa Timur sebagai basis kaum Soekarnois dan mereka akan turun tangan membantunya.
Puti melihat antusiasme para pecinta Bung Karno di berbagai daerah di Jawa Timur. “Mereka bangkit untuk gotong-royong merajut Merah Putih, merajut kebersamaan, terutama dengan kaum Nahdliyyin," tandasnya. (yot)

Rabu, 21 Maret 2018

Kuasa Hukum Henry Pertanyakan Pemkot Tak Terbitkan IMB Lantai 9 Pasar Turi



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Kuasa Hukum Henri J Gunawan mempertanyakan tindakan Pemkot Surabaya tidak menerbitkan IMB untuk lantai 9 Pasar Turi. Di sisi lain, sidang lanjutan kasus Pasar Turi di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (21/3/2018) ini juga mengungkap bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menyebut pembangunan lantai 9 Pasar Turi bisa diterbitkan IMB.

Dua saksi yang dihadirkan di muka persidangan tersebut adalah Awaludin Arief, Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Pemkot Surabaya dan Raja Sirait, mantan Direktur Utama PT Gala Bumi Perkasa. Kedua saksi diperiksa secara terpisah di hadapan majelis hakim yang diketuai Rochmad.

Dalam kesaksiannya Awaludin membenarkan bahwa ia pernah menangani permohonan IMB bangunan Pasar Turi saat menjabat sebagai Kabid Tata Bangunan Dinas Cipta Karya Pemkot Surabaya. Selain itu ia juga memberikan keterangan bahwa Pemkot Surabaya pernah meminta BPKP menghitung besaran kontribusi pada bangunan lantai 9 Pasar Turi.

Menurut Awaludin, BPKP saat itu menyarankan agar Pemkot Surabaya memberi perpanjangan pembangunan Pasar Turi kepada PT GBP. Selain itu, BPKP juga memberikan rekomendasi kepada Pemkot Surabaya agar memberikan saran ke PT GBP untuk mengajukan desain ulang. Hal ini dimaksudkan agar Pemkot Surabaya bisa menerbitkan IMB baru untuk Pasar Turi.

Selain dua hal di atas, Awaludin juga mengungkapkan bahwa IMB Pasar Turi aturannya tercatat atas nama Pemkot Surabaya. Ini karena status tanah Pasar Turi merupakan milik Pemkot Surabaya.

“Jadi, ya Pemkot Surabaya yang bisa mengajukan permohonan IMB. Kalau soal apakah Pemkot Surabaya sudah mengajukan permohonan IMB, saya tidak tahu,” kata Awaludin kepada majelis hakim.

Sementara itu Raja Sirait dalam kesaksiannya mengakui bahwa ia pernah sekali datang di pertemuan para pedagang di Hotel Mercure. Namun ia tidak pernah mendengar bahwa Henry berbicara soal strata title stan Pasar Turi.

“Saya tidak dengar,” katanya menjawab pertanyaan jaksa Harwiadi.

Selain Henry J Gunawan, ia juga melihat sejumlah nama yang perusahaannya tergabung dalam Joint Operation Pasar Turi hadir dalam pertemuan tersebut.

“Pada pertemuan di Hotel Mercure ada Ali Badri, Totok Lusida (bos PT Lucida Investment Sejahtera), Junaedi (Direktur Utama PT Central Asia Investment), para pedagang, dan terdakwa. Saat itu, yang saya dengar Ali Badri bicara soal komitmen pembangunan Pasar Turi,” ungkapnya.

Sesuai perjanjian, Pemkot Surabaya memiliki kewajiban memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada PT GBP.

“Yang saya lihat, logikanya kan kalau hak pakai kemudian diubah jadi HGB di atas HPL, kan itu bisa dipecah. Seharusnya kan tidak masalah jika jadi strata title. Itu sih menurut saya,” jelas Raja Sirait.

Selain itu ia mengatakan juga pernah mendengar adanya keluhan dari para pedagang dikarenakan buku stan Pasar Turi tidak bisa dijaminkan ke Bank. Atas dasar itulah kemudian para pedagang meminta agar status stan Pasar Turi bisa ditingkatkan menjadi strata title. “Tujuannya agar bisa dijaminkan ke Bank,” tandasnya.

Pada sidang tersebut Henry mengajukan pertanyaan ke Raja Sirait mengenai siapa yang berinisiatif mengajak kerjasama membangun Pasar Turi. “Mereka berdua (Totok Lusida dan Junaedi) yang datang mencari saya saat menjabat sebagai Dirut PT GBP,” terang Raja Sirait.

Usai sidang, kuasa hukum Henry, yakni Agus Dwi Warsono, mengatakan bahwa sesuai keterangan Awaludin dapatlah diketahui bahwa status tanah Pasar Turi merupakan milik Pemkot Surabaya. Ini artinya pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan IMB pada bangunan lantai 9 Pasar Turi adalah Pemkot. “Tapi nyatanya sampai saat ini tidak diterbitkan. Ada apa?” tanyanya.

Sedangkan yang terkait dengan pernyataan para pedagang yang menyebut bahwa bangunan Pasar Turi tidak layak huni, menurut Agus juga telah dijawab Awaludin.

“Yang didalilkan teman-teman pedagang kan bangunan Pasar Turi tidak layak huni dan sebagainya. Kan Pemkot yang justru tidak memberlakukan, kok. Padahal, sesuai perjanjian Pasal 8 ayat 1 huruf G disebutkan Pemkot berkewajiban menerbitkan seluruh izin terkait Pasar Turi,” katanya.

Ia pun meminta agar tidak memperalat para pedagang dalam kisruh Pasar Turi. “Sudahlah ini kan icon Surabaya, apa sih yang dicari? Kalau saya berpesan, jangan menggunakan tangan para pedagang lah,” tandas Agus.

Secara terpisah Henry menambahkan bahwa selain soal bangunan, rekomendasi BPKP kepada Pemkot Surabaya juga menyangkut perubahan status stan menjadi Strata Title. (rcr)

Gus Ipul - Mbak Puti Dapat Dukungan Aliansi Pekerja-Buruh Jatim




RADARMETROPOLIS: Surabaya - Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno (Mbak Puti) mendapat dukungan dari sejumlah organisasi buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh atau Pekerja Jatim. Sebagai kompensasinya mereka meminta paslon nomor 2 itu memperhatikan persoalan UMK dan UMSK berdasarkan zona yang menimbulkan disparitas

Organisasi buruh tersebut terdiri dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Serikat Buruh Indonesia (SBI), Serikat Buruh Muslim Seluruh Indonesia (Sarbumusi) dan beberapa organisasi buruh lainnya.

Pernyataan itu disampaikan terbuka saat berlangsung diskusi bertajuk 'Buruh/Pekerja Bertanya, Gus Ipul Menjawab' yang diselenggarakan di Rumah Makan Agis Surabaya, Rabu (21/3/2018).

Ketua Aliansi Buruh/Pekerja Jatim yang juga menjabat Ketua DPD SPSI Jatim, Ahmad Fauzi, mengatakan Gus Ipul adalah sosok yang sangat perhatian terhadap persoalan buruh

"Tapi kami titip agar beliau memperhatikan persoalan UMK dan UMSK berdasarkan zona yang menimbulkan disparitas," kata Fauzi.

Tuntutan dari Aliansi yang menjadi alasan dukungan kepada Gus Ipul tersebut untuk selanjutnya dituangkan dalam kontrak politik yang ditandatangani oleh kedua pihak.

Mendapatkan dukungan itu, Gus Ipul menyampaikan rasa terima kasihnya.

"Saya ingin menjadi bagian dari mereka agar mereka bisa memperoleh hak-haknya secara adil. Dan menjaga kondisi ekonomi Jatim supaya stabil," tuturnya.

Calon petahana tersebut selanjutnya menyoroti keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Menurutnya ada dua hal penting dalam PP itu yang menjadi persoalan. Yaitu komponen hidup layak dan disparitas akibat zona UMK. Jika PP itu tetap diterapkan, maka kesenjangan antar ring UMK akan semakin jauh. “Ini yang menjadi keluh kesah para pekerja,” tegas Gus Ipul.

Mengenai BPJS, Gus Ipul mengatakan ke depannya perlu ada terobosan dari pemerintah provinsi untuk percepatan penambahan jumlah perserta. Misalnya gubernur membentuk perda soal itu. Atau, tim khusus yang terdiri dari berbagai unsur terkait, termasuk relawan. Hal ini karena masih banyak perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerjanya dalam BPJS.

Gus Ipul juga memperhatikan persoalan PHK. Pemprov Jatim menyediakan Iuran Bantuan Daerah kepada mereka sebagai penyambung hidup sementara sampai mereka kembali mandiri. Mereka ini mendapatkan pelatihan kerja atau berwiraswasta agar kembali berdaya.

Gus Ipul berharap melalui pelatihan-pelatihan kerja itu, mereka bisa berkompetisi untuk mengisi lapangan kerja di Jatim. Bukannya malah diisi oleh pekerja dari luar.

"Jatim masih menjadi incaran para investor karena mereka merasa nyaman. Selama ini persoalan buruh dan pengusaha di Jatim selalu bisa terselesaikan dengan baik sehingga tercipta suasana kondusif," pungkas Gus Ipul. (ar)

KIP Pelajar Surabaya Tak Sampai ke Penerima, Tanggung Jawab Siapa?



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Pemkot Surabaya menyatakan tidak bertanggung jawab atas tidak sampainya Kartu Indonesia Pintar (KIP) warga Surabaya yang berhak. Menurut Kabag Humas M. Fikser, Pemkot tidak terlibat dalam pendistribusian KIP, termasuk 643 kartu yang ditemukan terlantar di tempat laundry.

"Kami tidak terlibat dalam distribusi. Itu dari Kementerian langsung ke penerima. Tapi berhubung milik warga Surabaya, Camat setempat dilibatkan dalam kasus penemuan," jelas Fikser, Rabu(21/3/2018).

Dijelaskan lebih lanjut bahwa jumlah KIP yang dikirim ke Kota Surabaya sebanyak 104.793 kartu dengan menggunakan dua vendor pengiriman.

Dua vendor tersebut adalah PT Dekster yang mengirim 31.500 kartu dan PT Satria Antaran Prima yang diberi jatah 73.293 kartu.

Meskipun bukan tanggung jawab Pemkot, Fikser menjamin bahwa Pemkot Surabaya akan tetap membantu pendistribusian dari kartu-kartu tersebut.

Apabila proses hukum di tingkat penyelidikan selesai, kartu itu akan dibagikan. Nantinya, pembagian kartu yang sekaligus pencairan dana pada siswa akan dilakukan di Kantor Kecamatan Sukolilo. (rie)

Senin, 05 Maret 2018

Orang Tak Waras Ngamuk Bawa Sajam, Tim Gegana Polda Jatim Terpaksa Diturunkan



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Tim Gegana Polda Jatim yang biasa bertugas menjinakkan bom didatangkan untuk mengamankan penderita gangguan jiwa, Agung Suprapto (38). Hal ini terpaksa dilakukan karena warga Dusun Kedawung, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto mengamuk dengan membawa senjata tajam dan mengunci diri di dalam rumah.

Abdullah (71), ayah Agung mengatakan bahwa anaknya sudah mengalami depresi sejak dari 10 tahun yang lalu. "Sejak ibu meninggal sudah mulai depresi. Tadi pagi, pukul tiga ngamuk, menuduh tetangga sebelah mengambil tanamannya," ungkapnya, Senin (5/3/2018).

Karena membawa senjata tajam, pihak perangkat desa langsung berinisiatif menghubungi pihak Polsek Trowulan. Ketika warga maupun pihak kepolisian yang mencoba mendekat ke rumah yang bersangkutan, ia langsung melemparkan tongkat panjang. Bahkan, ia juga melemparkan kotoran dan air seninya.

Karena langkah di atas tidak berhasil, anggota Dalmas Sabhara Polres Mojokerto pun didatangkan ke lokasi. Namun hingga sore hari tak juga berhasil mengamankan. Akhirnya anggota Gegana Polda Jatim didatangkan ke lokasi. Gas air mata ditembakkan ke dalam rumah untuk melumpuhkan Agung.

Tidak berselang lami, akhirnya Agung berhasil diamankan anggota Tim Gegana Polda Jatim. Hal ini setelah petugas menjebol pintu belakang. Dengan dievakuasi menggunakan mobil Gegana Polda Jatim dibawa ke Polsek Trowulan. Ratusan warga tampak melihat proses evakuasi tersebut. (rik)

Di Bawah Basmallah 5.000 Relawan Gusti Pamekasan Dibaiat Menangkan Gus Ipul



RADARMETROPOLIS: Pamekasan - Tim pemenangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno (Mbak Puti) wilayah Pamekasan menurunkan ribuan relawan untuk memenangkan Gus Ipul-Mbak Puti. Tim Khusus Relawan Gusti (Gus Ipul-Mbak Puti) tersebut dibaiat dengan bacaan basmallah.

Pembaiatan tersebut digelar di Islamic Centre, Senin (5/2/2018). Dengan penuh hikmat dan semangat bergelora, tak kurang dari 5.000 relawan-relawati memulai janji baiat dengan pembacaan Basmallah dan ayat Alquran. Setelah itu dilaklanjutkan dengan pembacaan naskah deklarasi Tim Khusus Relawan Gusti Pamekasan.

"Kami dari kalangan kiai, nyai, santri dan simpatisan sebagai penerus perjuangan Rasulullah siap menjadi relawan pemenangan Gus Saifullah Yusuf dan Mbak Hajjah Puti Guntur Soekarno untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur dengan penuh keikhlasan, kesadaran, dan keteguhan hati," kata para relawan dalam deklarasinya.

Hal itu dilakukan demi kejayaan dan kesatuan bangsa serta NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, khususnya di Jawa Timur. Dengan berpegang teguh pada ayat Alquran dan hadits, dengan niat murni dan membela agama Allah, untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian ikrar mereka.

Acara baiat terseb ut dipimpin langsung oleh KH Mudassir Badruddin, pengasuh PP Miftahul Ulum Panyeppen. "Siap konsisten dan istiqamah berjuang sepenuh hati untuk memenangkan Gus Saifullah dan Mbak Puti untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur periode 2019-2014," tuturnya.

Kiai Mudassir selanjutnya mengalungkan surban tanda diserahkannya amanat dan kepercayaan rakyat Pamekasan kepada Gus Ipul. Seremoni pengalungan surban, disertai pekik takbir yang menggemuruh. "Saya sangat terharu," kata Gus Ipul dengan suara pelan.

Untuk kesekian kalinya Gus Ipul menegaskan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan Madura ke depan. "Kalau saya dan Mbak Puti dipercaya memimpin Jawa Timur, maka kami akan memberi perhatian sangat serius untuk Madura," tegas Gus Ipul saat memberikan sambutan.

Salah satu bentuk keseriusan itu adalah program Satria Madura alias Satu Triliun untuk Madura setiap tahun. Bahkan, untuk memastikan program di Madura berjalan dengan sukses, Gus Ipul berencana berkantor secara berkala di Pulau Garam itu.

"Saya harus hadir di tengah-tengah masyarakat di Madura agar saya bisa marasakan, melihat langsung, program pembangunan dan pengembangan semua potensi di Madura. Makanya saya akan berkantor secara berkala di sini," kata Gus Ipul di acara yang juga dihadiri Nyai Makkiyah As'ad itu.

Acara diakhiri dengan pembacaan doa oleh Kiai Mudassir yang bergantian dengan Nyai Makkiyah. "Ya Allah mudahkanlah jalan Gus Ipul menjadi gubernur Jawa Timur," doa Nyai Makkiyah. (rcr)

Mbak Puti Jadi Gubernur, Risma: Suroboyo Gak Onok Wong Melarat



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan Puti Guntur Soekarno adalah orang yang tepat untuk membantu mengangkat ekonomi masyarakat di Jawa Timur. Oleh karena itu jika Mbak Puti terpilih menjadi Gubernur Jawa Timur, Suroboyo gak onok wong melarat. Oleh karena itu cucu Bung Karno tersebut diajaknya melihat langsung kesuksesan kaum perempuan di Kapas Krampung Plaza.

"Kalau Mbak Puti jadi nanti (Wakil Gubernur terpilih, red) di Jatim pasti gak onok wong melarat maneh. Dan program Pahlawan Ekonomi bisa diterapkan di Jatim nantinya," katanya dalam Launching Program Pelatihan 2018 Pahlawan Ekononi Surabaya, Senin (5/3/2018).

Menurut Risma sekarang ini banyak orang miskin meski sudah bekerja. Oleh karena itulah, Risma menggagas program-program prorakyat, salah satunya Pahlawan Ekonomi.

“Ibu-ibu disini itu penghasilannya luar biasa, ada yang hasilnya itu sampai Rp500 juta tiap bulannya. Pak Armuji kalah loh," katanya sambil melirik Armuji yang duduk bersebelahan dengan Puti.

Risma lalu meyakinkan kepada yang  hadir, bahwa mereka semua pasti bisa mencapai keberhasilan sebagaimana yang ia contohkan. Tinggal  yang bersangkutan mau atau tidak. “Jangan menyerah, tidak ada yang tidak mungkin. Kota Surabaya ini bisa jaya kalau Anda menjadi tuan dan nyonya di kotanya sendiri," tandas Risma.

Puti memiliki program Superstar karena terinspirasi dengan pemberdayaan perempuan yang menjadi pahlawan ekonomi bagi keluarganya. "Jadi, UMKM ini menjadi salah satu sektor yang memang harus diberikan fasilitas, baik pendanaan dan akses pelatihan," katanya. (ar)

Kongkritkan Dukung Gus Ipul, Kiai Sepuh Serukan Gerakan Sedulur Ngaji



RADARMETROPOLIS: Surabaya - Para kiai sepuh menggagas gerakan Sedulur Ngaji: Kabeh Sedulur, Kabeh Makmur di semua wilayah Jatim. Pengajian yang digelar secara serentak setiap Jumat malam setelah Isyak ini sebagai bentuk dukungan nyata pada calon gubernur Jatim Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.   

Dijelaskan bahwa Sedulur Ngaji adalah kegiatan bermunajat kepada Allah melalui wasilah mengkhatamkan Alquran, membaca Shalawat Nariyah, dan tahlil. Tujuannya adalah untuk meminta keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan kepada Allah untuk masyarakat Jawa Timur.

Gerakan Sedulur Ngaji juga dilakukan agar 18 pilkada serentak dan pilgub di Jatim tahun ini berjalan lancar, tertib, dan aman. Dan, menghasilkan pemimpin amanah, bermanfaat yang memperjuangkan Islam ahlussunnah wal jama'ah annahdliyah, jamiyah Nahdlatul Ulama dan pondok pesantren.

Gerakan tersebut juga sebagai upaya untuk menghadang upaya-upaya dari pihak luar yang dengan berbagai skenario ingin memecah belah keutuhan NU. Para kiai sepuh sudah beristikharah dalam menentukan pilihan, jangan sampai dipecah belah, hanya karena adanya kader ambisius yang berujung pada upaya memecah belah warga NU.

Selain itu penyelenggaraan gerakan Sedulur Ngaji juga dimaksudkan agar para jamaah mengetahui hasil istikharah jumhur ulama.

"Agar Saifullah Yusuf (Gus Ipul) terpilih dan dilantik menjadi gubernur sebagai wujud ketaatan, ketawadluan kepada masyayikh, kiai NU, serta pengasuh pondok pesantren," kata KH Nurul Huda Jazuli, Pengasuh Ponpes Al Falah Ploso Kediri, dalam seruan Sedulur Ngaji di Kafiyah Ijazah Munas Ke-2 IMAP (Ittihad Al-Mutakhorrijin Al-Falah Ploso) di Ponpes Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Jombang,  Minggu (4/3/2018) malam.

Untuk itu puluhan kiai sepuh mencatatkan namanya sebagai bagian dari ulama yang menyerukan gerakan Sedulur Ngaji. Mereka adalah KH Zainuddin Jazuli (PP Al Falah Ploso, Kediri), KH Anwar Manshur (PP Lirboyo, Kediri), KH Huda Jazuli (PP Al Falah Ploso, Kediri), KH Miftahul Ahyar (PP Miftahussunah Surabaya), dan KH Nawawi Abdul Jalil (PP Sidogiri, Pasuruan).

Kemudian, KH Agus Ali Masyhuri (PP Bumi Sholawat, Sidoarjo), KH Anwar Iskandar (PP Al Amin, Kediri), KH Mutawakil Alallah (PP Zainal Hasan Genggong, Probolinggo), KH Fuad Nur Hasan (PP Sidogiri, Pasuruan), KH Fuad Jazuli (PP Ploso, Kediri), KH Kholil As'ad Samsul Arifin (PP Wali Songo, Situbondo) serta KH Idris Hamid (PP Salafiyah, Pasuruan).

Sedulur Ngaji akan digelar setiap malam Jumat pukul 19.30 (bada isya) serentak di Jawa Timur. Lokasi Sedulur Ngaji bisa di rumah warga, musholla, masjid, dan pondok pesantren. Mereka yang diundang adalah masyarakat umum. "Sedikitnya, 30 orang akan diundang dalam satu kegiatan Sedulur Ngaji," tutur KH Zainuddin Jazuli.

Gus Ipul yang ikut hadir dalam acara ini menyambut baik adanya seruan 'Sedulur Ngaji'. Paslon pasangan nomor Pilgub 2 ini menyampaikan rasa bangganya bisa hadir di tengah para ulama, kiai, santri serta alumni Ponpes Al-Falah, Ploso.

Menurut Gus Ipul Indonesia saat ini dijaga oleh para ulama dan kiai. "Partai-partai yang berniat bergabung dalam koalisi pun mengakui ingin juga berada dalam naungan keberkahan kiai. PKB, PDIP, PKS, Partai Gerindra, dan yang terakhir Perindo pun begitu. Sekarang bergabung demi keberkahan para Kiai," jelas Keponakan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu.

Diungkapkan lebih lanjut, para kiai tidak hanya menjadikan Jawa Timur adem, tapi juga mampu menumbuhkan pusat-pusat ekonomi umat yang kini tumbuh subur di ribuan pesantren yang tersebar di pelosok-pelosok Jawa Timur. (sr)