RADARMETROPOLIS: Surabaya - Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda) Jatim mendukung proses Pilkada serentak tahun 2018 bebas dari
politik uang dan politisasi isu SARA. Forum yang terdiri dari Gubernur Jatim,
Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, dan Ketua DPRD Jatim itu kompak mendukung
Deklarasi Bawaslu Jatim.
"Kami berempat disini kompak ingin merubah, dari yang
istilahnya 'antre uang' menjadi 'anti uang'," tandas Gubernur Jatim
Soekarwo saat menghadiri acara Bawaslu Jatim 'Deklarasi Tolak dan Lawan Politik
Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang Berintegritas' di Hotel
Majapahit Surabaya, Rabu (14/2/2018).
Menurut Pakde Karwo mengubah sikap dari 'antre uang' menjadi
'anti uang' termasuk pekerjaan sulit, selama masih ada proses bertemunya orang
dengan orang.
Untuk itu salah satu solusi ke depan adalah proses pemilihan
harus dilakukan dengan menggunakan teknologi atau IT.
"Proses IT ini membuat orang bisa memilih dari mana
saja dan menghindari bertemunya orang dengan orang. Multiple choice ke depan
harus ada," kata Pakde Karwo.
Selain itu salah satu cara menghindari politik uang, lanjut
Soekarwo, adalah perlunya peran masyarakat dalam memberi masukan kepada Bawaslu
terkait praktik tersebut, termasuk melaporkan pelanggaran kampanye yang ada di
media sosial.
Orang nomor satu di Jatim itu pun berpesan kepada setiap
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 untuk tidak melakukan
kampanye dengan memakai isu SARA.
"Hasil penelitian mengungkapkan, bahwa siapa yang
kampanye pakai SARA, malah gak laku dan tidak disenangi oleh masyarakat,"
ujarnya.
Sementara itu Bawaslu menyampaikan bahwa konsep pengawasan pilkada/pemilu
saat ini mengedepankan pencegahan. Sehingga, dalam setiap proses tahapan
pemilu, Bawaslu akan mengirim surat kepada setiap tim paslon. Hal ini dilakukan
untuk memastikan pelaksanaan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Jatim Moh Amin.
“Bawaslu terus melakukan pengawasan dan pencegahan, termasuk
dibantu Kanwil Kemenag Jatim untuk menjaga agar tempat ibadah tidak digunakan
sebagai tempat kampanye,” kata Amin.
Ia lalu mengajak semua
pihak untuk menciptakan Pilkada yang keren, tanpa politik uang dan
politisasi SARA, sembari berharap pilkada Jatim menjadi trending topic di media
sosial tentang keguyuban dan kerukunan.
Deklarasi ini dilakukan dengan melakukan cap lima jari dan
penandatanganan naskah yang dilakukan oleh Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur
Jatim 2018 nomor urut satu yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, serta
paslon nomor urut dua yakni Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno.
Cap dan tandatangan juga dilakukan oleh tim kampanye setiap paslon, partai
pengusung dan Forkopimda Jatim.
Acara ini turut dihadiri oleh Ketua KPU Jatim, Ketua DPRD
Jatim, Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya serta perwakilan BEM dari beberapa
perguruan tinggi di Jatim. (rcr)
0 comments:
Posting Komentar