Komisi C DPRD Surabaya Dukung Proyek Trem Dengan Satu Catatan

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya menegaskan dukungannya terhadap rencana pembangunan angkutan massal cepat Trem oleh Pemerintah Kota Surabaya. Namun dukungan ini dengan catatan bahwa pengelolaannya harus melibatkan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. 

Ketua Komisi C, Syaifudin Zuhri, menegaskan bahwa pelibatan BUMD dalam pengelolaan moda transportasi trem dimaksudkan agar tidak ada monopoli pihak swasta. “Kalau BOT kuatirnya rugi, jika sudah jadi rongsokan diberikan ke kita,” katanya, Selasa (31/10/2017)

Syaifudin mengharapkan bentuk keterlibatan pemerintah kota tersebut diantaranya adalah dalam pelayanan, sistem pengawasan sekaligus transfer pengetahuan dan keahlian. “Pemerintah punya bargaining, karena menaruh investasi,” katanya

Menurut politisi PDIP tersebut, dengan melibatkan BUMD dalam pengelolaannya, akan membuat BUMD mempunyai pemahaman tentang pengelolaan angkutan massal atau bahkan sebagian kebijakan bisa diambil oleh BUMD.

Sedangkan apabila yang dilakukan adalah sekedar menerima pelayanan dari pihak pengelola swasta, maka pemerintah kota berarti tak mempunyai keberpihakan kepada masyarakat, apabila ada penaikkan harga tiket.

“Karena jika berkaitan dengan transportasi, pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakatnya,” katanya.

Pada 23-30 Oktober, sebanyak delapan anggota Komisi C DPRD bersama perwakilan pemerintah kota  Surabaya telah melakukan kunjungan kerja ke Frankfurt, Jerman guna mengetahui manajemen dan pengoperasian angkutan massal cepat, berupa trem dan bus way.

Syaifudin Zuhri menilai pelayanan transportasi massal diperlukan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dari pengamatan para anggota dewan di Frankfurt, kawasan pemukiman dan perkantoran semuanya terkoneksi dengan angkutan massal. Sehingga ada ketepatan waktu. “Karena semua penjuru dilewati trem dan bus way,” ujarnya

Ia mengungkapkan, sebenarnya dari sisi estetika adanya trem justru membuat kondisi kota terkesan ruwet, karena banyaknya kabel udara dan lajur-lajur khusus angkutan massal.

Namun demikian Syaifudin mengakui bahwa kesadaran masyarakat di salah satu kota di Jerman tersebut sudah tinggi. “Penduduknya hanya 200 ribu. Sedangkan kita penataan estetika saja merupakan masalah yang  sulit,“ katanya.

Namun demikian, Syaifudin menyebutkan bahwa dengan adanya gagasan Walikota Tri Rismaharini untuk membangun trem, konsekuensinya membutuhkan penyadaran masyarakat untuk mengubah kebiasaan. Sedangkan sisi positifnya, pemerintah kota bisa memenuhi pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana angkutan, terutama untuk ketepatan waktu.

“Di Surabaya  jumlah kendaraan sudah  tak terhitung, belum lagi urbannya,” paparnya

Dengan beroperasinya trem, konsekuensinya harus ada pembatasan kendaraan pribadi atau angkutan lain yang melewati sekitar jalur trem pada waktu tertentu. Rekayasa lalu-lintas tersebut diperlukan agar kepentingan masyarakat tak terganggu.

“Ketika tidak ada pembatasan kendaraan bisa crossing sehingga menimbulkan kecelakaan,” tandasnya. (ar)