RADARMETROPOLIS: Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan dana desa dapat
menyerap sebanyak 5,7 juta tenaga kerja baru. Hal ini sekaligus akan
meningkatkan daya beli.
Kemampuan penyerapan tenaga kerja itu didasarkan pada
perhitungan jika 30 persen dari Rp 60 triliun dana desa tahun 2018 digunakan
untuk membayar upah pembangunan dana desa.
“Penciptaan-penciptaan
lapangan kerja ini yang akan kita fokuskan. Dan ini dikawal langsung oleh pak
presiden. Diharapkan akan lebih efektif,” kata Eko, usai mengikuti Rapat
Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (3/11) kemarin.
Eko lebih lanjut mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo
menginginkan agar masyarakat desa yang bekerja dalam pembangunan dana desa
mendapatkan upah memadai.
Dengan begitu, masyarakat yang bekerja memiliki pendapatan
secara langsung. Pendapatan ini akan meningkatkan daya beli.
Menurut Eko kalau 30 persen dana desa dipakai untuk membayar
upah, berarti ada sebanyak Rp 18 Triliun uang yang diterima oleh masyarakat di seluruh
Indonesia. Jumlah ini lalu dikalikan lima. Hal ini akan menciptakan daya beli.
“Itu berarti hampir Rp100 Triliun daya beli di desa. Nah ini
yang kita butuhkan. Untuk meningkatkan daya beli di desa-desa,” paparnya.
Meski demikian ia membatasi bahwa upah yang diberikan
tersebut sebanyak 80 persen dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Yang mana
pembatasan ini bertujuan agar masyarakat desa yang telah memiliki pekerjaan
tetap tidak berpaling menjadi pekerja pembangunan dana desa.
“Kenapa 80 persen dari UMP? Nanti kalau lebih dari UMP,
orang yang sudah bekerja pindah ke proyek dana desa. Jadi kita tidak
menciptakan pekerjaan baru, tapi cuma memindahkan orang bekerja,” ujarnya.
Menurut Eko, program dana desa memiliki pengaruh sangat
besar terhadap pembangunan di desa. Untuk pertama kali, Indonesia mampu
membangun jalan sepanjang 121.709 kilometer, jembatan 1.960 kilometer, air
bersih sebanyak 32.711 unit, Polindes 6.041 unit, saluran irigasi 41.739 unit,
drainase 590.371 unit, tambatan perahu 5.116 unit, Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) 21.811 unit, embung 2.047 unit, MCK 82.356 unit, pasar desa 5.220
unit, bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 21.357 unit, Posyandu 13.973
unit, sumur 45.865 unit, penahan tanah 291.393 unit, dan sarana olahraga 2.366
unit.
“Itu juga ada unsur swadaya masyarakat desa. Karena
masyarakat desa kalau dibikinkan jalan, irigasi, dan lainnya, masyarakat desa
kan senang,” sambungnya.
Di sisi lain ia juga mengatakan, bahwa Indonesia memiliki
potensi besar dalam mengembangkan tiga komoditi untuk Produk Unggulan Kawasan
Perdesaan (Prukades) yakni jagung, gula, dan garam. Menurutnya jika tiga
komoditi tersebut dikembangkan, maka akan mampu menyerap sebanyak 18 juta
tenaga kerja.
“Tiga komoditi ini saja, kalau kita kerjakan dengan konsep
Prukades, bisa ciptakan lebih dari 10 juta lapangan kerja,” kata Eko.
Ia menjelaskan impor jagung sebanyak 5 juta ton jika
dikelola oleh Prukades akan menciptakan seluas 500 ribu hektar lahan baru yang
bisa menciptakan sebanyak 5 juta lapangan kerja.
Pemerintah kabupaten yang serius mengikuti program tersebut
akan diberikan insentif berupa bibit, pupuk, jembatan, traktor, dan kebutuhan
lain kepada masyarakat desa setempat.
“Kita kerjasama, ajak dunia usaha, perbankan, pasca panen,
sehingga nanti kita bisa ekspor. Gula kita juga masih impor 3,5 juta ton. Itu
juga bisa bikin model Prukades. Dengan model Prukades itu bisa menciptakan 10
juta lapangan kerja. Garam juga masih impor 3 juta ton, kita bisa ciptakan 3
juta lapangan kerja dari situ,” terangnya. (rez)
0 comments:
Posting Komentar