Pemerintah Akan Cabut Izin Usaha Pelanggar HET Beras

RADARMETROPOLIS: Karawang - Pemerintah akan menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang diatur dalam Permendag Nomor 57 Tahun 2017. Jika terbukti melanggar, pemerintah akan menjatuhkan sanksi pencabutan usaha.

"Pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran kepada konsumen wajib mengikuti ketentuan HET beras," kata Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Ketahan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Riwantoro di Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/10/2017).

Kementerian Pertanian menyosialisasikan Permendag 57 Tahun 2017 tentang Penetapan HET Beras dan Permentan 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras kepada ratusan asosiasi petani, pengusaha gilingan padi, dan para distributor beras.

Menurut Riwantoro, HET beras mempertimbangkan struktur biaya yang wajar, mencakup biaya produksi, biaya distribusi, keuntungan, dan biaya lain yang ditujukan bagi pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras di tingkat eceran.

Riwantoro lalu menegaskan, pelaku usaha wajib mencantumkan label medium/premium pada kemasan dan label HET beras. Kententuan HET beras tidak berlaku bagi beras medium dan premium yang dikategorikan beras khusus.

"Pemerintah akan menerapkan sanksi apabila para pelaku usaha beras tidak mengikuti aturan ini. Sanksi paling berat adalah pencabutan izin usaha," ujar Riwantoro.

Menurutnya, hukum harus ditegakkan. Kalau tidak, bisa dijadikan objek spekulasi untuk dinaikkan. Untuk itu Kementan akan terus melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap ketentuan HET beras, karena meski telah ditetapkan pada 24 Agustus 2017 dan diberlakukan mulai 1 September 2017 hingga kini belum semua daerah tahu penetapan HET beras.

Berdasarkan Permendag 51 Tahun 2017 HET beras berbeda-beda di tiap daerah. Untuk beras medium dan beras premium wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ditetapkan sebesar Rp 9.450 per kilogram dan Rp 12.800 per kg.

Sementara untuk wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera sebesar Rp 9.950 per kg dan Rp 13.300 per kg, sedangkan Papua dan Maluku sebesar Rp 10.250 per kg dan Rp 13.600 per kg.

Pada kesempatan tersebut, kalangan pelaku usaha penggilingan padi mengharapkan HET beras tersebut tidak diberlakukan sepanjang tahun, tetapi harus selalu dievaluasi dan bisa dilakukan perubahan setiap saat. (dit)