Ditolak Masuk, Hak Pilih 200 Anggota DPC Peradi Hangus

RADARMETROPOLIS: Surabaya - Sebanyak 200 anggota dari 600 anggota Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi, Surabaya gagal mengikuti Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Peradi Surabaya, yang diselenggarakan di Gedung Dyandra, Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jumat (27/10/2017). Hal ini menyebabkan mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Panitia tidak memperbolehkan para advokat tersebut masuk dalam ruangan muscab. Padahal, mereka sudah menunjukan kuitansi tanda bukti pelunasan pembayaran dan tiket masuk untuk acara tersebut.

Diduga pelarangan masuk itu dikarenakan ada kepentingan dukung-mendukung pemilihan ketua. Panitia mendukung salah satu calon tertentu. Anggota Peradi yang tidak bisa mengikuti muscab diduga salah satu pendukung calon ketua, Hariyanto.

Moh. Marju, salah satu advokat pendukung dari Hariyanto, mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mengikuti acara tersebut meski sudah memiliki kuitansi atau bukti pembayaran.

"Saya sudah daftar dan bayar, tapi begitu mau masuk nama saya tidak terdaftar," katanya. Tiket masuk untuk acara ini adalah Rp 250 ribu.

Ia pun mengungkapkan bahwa dirinya sudah membawa dua puluh anggota pendukung. Sebanyak 11 orang bisa mengikuti. Dan ia sendiri bersama sebelas anggota lainnya tidak bisa masuk. Ia menyatakan kekecewaannya atas kejadian tersebut.

Sementara Setijo Boesono, Ketua dan Calon Ketua DPC Peradi Surabaya mengatakan bahwa yang tidak bisa masuk tersebut adalah anggota yang terlambat mendaftar dan registrasi.

"Itu panitia yang menentukan. Saya sudah mumbuat surat keputusan (SK) pembentukan panitia, panitia membuat SC dan OC. Jadi, panitia SC dan OC yang membuat kebijakan, bukan saya. Saya disini hanya anggota," terang Setijo Boesono.

"Dalam tata-tertib, pendaftaran ditutup 26 Oktober. Selebihnya ditolak. Registrasi juga begitu. Dalam undangan, terakhir sampai pukul 13.30 WIB, selebihnya ditolak," tambahnya.

Disinggung tentang adanya indikasi pengarahan pemilihan terhadap calon, Setijo menolak hal tersebut.

"Saya tidak pernah memerintahkan hal seperti itu. Disini bebas. Bebas memilih siapapun, baik senior maupun junior, tidak ada paksaan, seperti halnya Pemilu," tandas Setijo. (sr)