Banyak Kena OTT, Jokowi Diminta BPK Kumpulkan Menteri dan KD

RADARMETROPOLIS: Jakarta - Badan Pemeriksan Keuangan merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengadakan pertemuan dengan menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah. Agar terhindar dari OTT KPK, mereka harus membuat komitmen di hadapan Presiden untuk melaksanakan temuan BPK.

Saran tersebut merupakan salah satu rekomendasi dalam Laporan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) semester I 2017 kepada Presiden. Meski demikian, laporan yang diserahkan oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar itu menunjukkan adanya kemajuan yang baik dari pemerintahan.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Yang pertama BPK memberikan report kepada pemerintah. Dan report-nya ini jauh lebih bagus dari pada sebelum-sebelumnya, karena hampir 84 persen kan kita sudah WTP. Dan ini menunjukkan sebuah achievement kemajuan yang luar biasa," kata Pramono Anung di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

Sehubungan dengan banyaknya kasus pejabat terkena Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, BPK menyarankan kepada Jokowi untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan di kementerian dan lembaga.

"Tentunya pada tingkat pusat antara kementerian/lembaga dengan BPK, berkaitan dengan komitmen dari kementerian lembaga untuk menjalankan apa yang menjadi saran temuan dan juga sekaligus yang diarahkan oleh BPK," ucapnya.

"Perhatian pemerintah ketika banyaknya OTT dan sebagainya. Jadi itulah kemudian nanti pada tingkat kota/kabupaten dan provinsi juga akan diadakan," sambungnya.

Pramono mengatakan Presiden Jokowi akan mengumpulkan para menteri, dan pimpinan lembaga untuk membahas sejumlah hal terkait rekomendasi dari BPK.

"Tetapi dalam waktu dekat Presiden akan mengumpulkan para menteri, kementerian/lembaga untuk bersama-sama BPK membuat komitmen tentang hal itu," ujarnya. (rez)