Hak Nurwiyatno, Pakde Karwo Persilakan Maju Pilkada Jatim

RADARMETROPOLIS: (Surabaya) – Pakde Karwo mengatakan bahwa mencalonkan diri dalam Pilkada adalah hak warga negara. Oleh karena itu dirinya mempersilakan Inspektur Provinsi Nurwiyatno maju sebagai kandidat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat yang akan digelar 27 Juni 2018.

"Silakan kalau beliau mau ikut dan itu sah-sah saja sebagai warga negara," kata Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, kepada wartawan, di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Selasa (3/72017).

Gubernur yang akrab dipanggil Pakde Karwo itu tak mempermasalahkan jika ada anak buahnya maju sekaligus membuktikan dirinya layak menjadi pemimpin provinsi ini untuk periode 2019-2024.

"Saya membebaskannya, dan dari dulu pernah bilang, bahwa birokrat, siapapun itu silakan maju. Tapi perlu diingat, ada atau tidak nantinya yang memilih?" ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tak itu saja yang bisa terjadi. Sebagai seorang birokrat aktif maka sudah menjadi risiko untuk mengundurkan diri dari jabatannya jika nantinya dinyatakan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim.

Nurwiyatno menjadi satu-satunya birokrat yang menyatakan dirinya maju sebagai kandidat di Pilkada Jatim sebagai calon Wakil Gubernur.

Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jatim tersebut berterima kasih dan tersanjung atas kepercayaan yang diberikan sehingga namanya disebut sebagai salah seorang yang layak maju di Pilkada.

"Tentu saya terhormat mendapat kepercayaan dari rekan-rekan alumni sehingga saya siap jika nantinya dibutuhkan untuk Jatim. Apalagi karir saya selama ini saya habiskan untuk mengabdi di Jatim," katanya.

Nurwiyatno sejak 1983 sudah tercatat sebagai birokrat aparatur sipil negara, yaitu 24 tahun di bagian inspektorat, 7 tahun di bidang keuangan sebagai kepala biro dan kepala BPKAD, dan 3 tahun terakhir inspektur.

Tak hanya itu. Namanya bahkan pernah menggantikan Tri Rismaharini menjadi orang nomor satu di Pemkot Surabaya setelah ditunjuk Gubernur Jatim Soekarwo sebagai Penjabat Wali Kota Surabaya (September 2015-Februari 2016).

"Saya akan melihat perkembangan politik di Jatim dan dinamikanya, baru kemudian bersikap," katanya. Ia pun menyatakan siap meninggalkan jabatannya. (hr/sr)